Pemerintah Ingin Program Pembangunan Tidak Timbulkan Kesenjangan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia yang dilakukan pemerintah saat ini dan kedepan adalah bagaimana program pembangunan tidak menimbulkan kesenjangan.

Untuk itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya peranan Perguruan Tinggi, para mahasiswa, dan para pengajar dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat.

"Dalam pembangunan, SDM adalah prioritas, tidak hanya dari anggaran pendidikan, kesehatan, jaminan kesejahteraan masyarakat, tapi juga melalui program seperti Dana Desa," ujar Menkeu di Kampus PKN STAN, Bintaro, Tangerang Selatan, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin(19/11/2018).

Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Sri Mulyani berpesan agar Perguruan Tinggi tidak hanya sebatas retorika dan mencatat data yang ada di lapangan tetapi juga membuat desain program, siapa melakukan apa, monitoring, dibuat sistemnya dari A sampai Z, merancang secara matang sehingga menjadi program rancangan pembangunan yang nyata.

"Sering kita melakukan ketiga aspek tersebut secara terkotak-kotak. Ketiganya tidak terkoneksi dengan baik. Jadi, saya ingin seluruh Perguruan Tinggi mencoba selalu menjalankan dan membiasakan melakukan ketiga hal tersebut sekaligus. Sehingga Anda memiliki daya hasil yang jauh lebih baik. Sehingga bagus bagi rakyat Indonesia," harapnya.

Perempuan kelahiran Bandar Lampung ini berpesan pada Perguruan Tinggi untuk terus mengasah kemampuan agar dapat berkontribusi dan menjadi solusi bagi masyarakat.

"Jadilah kekuatan yang masuk ke masyarakat secara meaningfull, dengan memberi nilai tambah kemampuan intelektual Anda, dan kultur untuk terus memperbaiki kebijakan dan policy Indonesia. Dan pada akhirnya, Anda bisa menjadi salah satu solusi untuk membuat Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur," pesannya.

Sebagai informasi, pada acara seminar ini juga dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, dan perwakilan mahasiswa dari 30 perguruan tinggi.