Imbas Meletus Perang Iran-Israel, Pemerintah Diminta Waspadai Kenaikan Harga Minyak
Senin, 15 April 2024 - 13:01 WIB
loading...
Pemerintah diminta mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai, cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada semakin naiknya harga minyak mentah dunia.
Hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar. Baca Juga: Perang Iran-Israel Berlangsung Singkat, Harga Minyak Kembali Melandai
"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel , Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif. Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16.000 per dolar," kata Mulyanto kepada MNC Portal Indonesia, Senin (15/4/2024).
Baca Juga: Iran Serang Israel, Harga Minyak Bisa Mendidih Lampaui USD100 per Barel
Mulyanto menegaskan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.
"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," katanya.
Sebagai informasi, harga minyak WTI saat ini tercatat USD 85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yg sebesar USD 70 per barel atau naik sebesar 22%. Angka yang lumayan besar. Jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 kita yang hanya sebesar USD82 per barel.
"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mulyanto.
Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga bbm atau gas LPG bersubsidi."Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan neningkatkan inflasi," tegas Mulyanto.
Hal tersebut diperparah dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sudah menembus angka Rp16 ribu per dolar. Baca Juga: Perang Iran-Israel Berlangsung Singkat, Harga Minyak Kembali Melandai
"Mengamati pergerakan harga minyak dunia yang terus menanjak tajam sejak awal tahun 2024, apalagi pasca konflik Iran-Israel , Pemerintah perlu segera memikirkan langkah-langkah antisipatif. Kondisi ini semacam triple shock karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di saat momentum bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap Rupiah yang menembus angka Rp 16.000 per dolar," kata Mulyanto kepada MNC Portal Indonesia, Senin (15/4/2024).
Baca Juga: Iran Serang Israel, Harga Minyak Bisa Mendidih Lampaui USD100 per Barel
Mulyanto menegaskan, sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), apalagi ketika kenaikan tersebut berbarengan dengan naiknya permintaan di dalam negeri serta melonjaknya kurs dolar terhadap rupiah.
"Beda saat dulu ketika zaman jaya Indonesia sebagai negara pengekspor migas, dimana kenaikan harga migas dunia adalah berkah buat APBN kita," katanya.
Sebagai informasi, harga minyak WTI saat ini tercatat USD 85.6 per barel, terus naik sejak awal tahun, dari harga yg sebesar USD 70 per barel atau naik sebesar 22%. Angka yang lumayan besar. Jauh di atas asumsi makro APBN tahun 2024 kita yang hanya sebesar USD82 per barel.
"Padahal Menteri ESDM baru saja menetapkan ICP bulan maret 2024 sebesar USD83.8 per barel (2 April 2024)," jelas Mulyanto.
Mulyanto minta agar langkah antisipatif Pemerintah tersebut tidak mengambil opsi kebijakan yang merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga bbm atau gas LPG bersubsidi."Langkah antisipasinya jangan malah mengorbankan rakyat dan neningkatkan inflasi," tegas Mulyanto.
(akr)
Lihat Juga :
