Kebijakan Satu Peta, Menko Darmin Target Integrasi Keseluruhan di 2019

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu tantangan yang perlu segera diselesaikan saat ini adalah persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Pemerintah pun tengah memetakan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan tersebut.

"Ini Aktifitas untuk menjadi negeri modern dalam membangun ekonomi masa depan yaitu kebijakan satu peta. Pemerintah membuatnya pada 2016 di paket ekonomi ke 8 kebijakan satu peta program prioritas dalam Nawa Cita Untuk menciptakan negara yang akurat seperti penerbitan ijin dan beberapa lainnya," ujar Menko Darmin di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Lebih lanjut, Ia menekankan bakal segera mempercepat regulasi mengenai geoportal. Sebab, beberapa daerah pun harus bisa membangun cepat infrastruktur dalam menopang pertumbuhan ekonomi

"Kami laporkan 83 dari 85 peta tematik dan 19 kementerian telah selesai di komplikasi dan integrasi dua peta tematik belum tersedia laut Nasional masih proses dan peta batas kelurahan dan desa dan masih ditindaklanjuti," katanya.

Kemudian, sambung Darmin, sebagian besar Kementerian atau Lembaga (K/L) sebagai walidata dan Pemda kini telah memiliki Simpul Jaringan yang terhubung dengan Geoportal Kebijakan Satu Peta. Tata cara operasional Geoportal tersebut tertuang dalam Buku Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta.

"Pemerintah melakukan satu peta secara detail kedepan satu banding seribu selanjutnya adalah tanah dan kawasan perlu terus terang kita belum mempunyai data base sedangkan siap akses," paparnya.

Menurut Darmin, berdasarkan hasil identifikasi dari Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT atau Informasi Geospasial Tematik (PITTI) untuk Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan telah selesai. "Ke depannya kegiatan sinkronisasi akan dilanjutkan untuk pulau-pulau lainnya hingga dapat diselesaikan untuk seluruh Indonesia di 2019," kata Darmin.

Peluncuran Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional, Geoportal Kebijakan Satu Peta dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, para menteri ekonomi, dan kepala daerah.

Adapun peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk menyediakan satu peta yang akurat dan akuntabel. Program Percepatan Kebijakan Satu Peta telah diatur sejak 2016 melalui penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016.