Anggota Dewan 'Gonggong' Pemerintah Soal Target yang Banyak Meleset

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan pandangan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang telah disampaikan pemerintah. Beberapa fraksi menyoroti realisasi asumsi makro tahun 2019 yang meleset dari target.

Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan menerangkan, dalam penyusunan APBN tahun 2019 dimulai dari pembicaraan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Namun realisasinya, dari tujuh indikator asumsi hanya dua yang tercapai target yang ditetapkan.

"Dari tujuh indikator asumsi dasar ekonomi makro, hanya ada dua indikator yang mencapai terget yang ditetapkan, yaitu inflasi dan nilai tukar," katanya di Kompleks DPR/MPR Jakarta, Selasa (18/8/2020). ( Baca juga:Cetak Uang Dianggap Lebih Tepat Dibanding Bikin Utang )

Dia menyebut, inflasi 2,72% atau di bawah target 3,5%. Kemudian, nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah realisasinya Rp14.146.

Sedangkan, lima indikator lain meleset dari target. Sebutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02% atau di bawah target 5,3%.

"Pemerintah relatif cenderung menyalahkan gejolak eksternal dan ekonomi global, padahal porsi ekternal dan global dalam struktur PDB tidaklah signfikan," ujarnya.

Senada, anggota DPR Fraksi Demokrat Vera Febyanthy juga menyoroti sejumlah indikator yang meleset dari target. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 masih di bawah target.

"Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% meleset dari target APBN 2019 sebesar 5,3%, dan melambat dibanding tahun 2018 yang 5,17%," ujarnya.

Dia pun mencermati dalam lima tahun ini pertumbuhan ekonomi tidak pernah mencapai target.

"Fraksi Demokrat mencermati dalam lima tahun terakhir belum pernah mencapai target pertumbuhan ekonomi sebagai diamanahkan dalam UU APBN," tandasnya.