Rakor Transmigrasi 2024 Tuntas, Wamendes PDTT Berikan Apresiasi
loading...
Kemendes PDTT menyelesaikan Rapat Koordinasi Transmigrasi 2024 pada 5-7 Mei 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelesaikan Rapat Koordinasi (Rakor) Transmigrasi 2024 yang digelar pada 5-7 Mei 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rakor yang dibuka oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar tersebut, sejumlah agenda dibahas dan disepakati.
Rakor yang diikuti para kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian di kabupaten/kota dan provinsi seluruh wilayah Indonesia ini membawa sejumlah agenda penting, antara lain mengonsolidasi kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menginventarisir usulan program transmigrasi untuk tahun 2025, dan mempercepat fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.
Isu lainnya yang diangkat dalam rakor bertema "Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing" itu adalah menggali peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.
Rakor juga diisi pembahasan desk tematik tentang pertanahan, transmigrasi modern transpolitan, model transmigrasi swakarsa mandiri, dan pembahasan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Setelah dilakukan pembahasan selama 3 hari, Rakor Transmigrasi 2024 resmi ditutup oleh Wakil Menteri Desa (Wamendes) PDTT Paiman Raharjo.
"Kami mengapresiasi kinerja positif Ditjen PPKTrans dalam periode RPJMN 2020-2024. Urgensi transmigrasi dan dukungan anggaran perlu lebih ditingkatkan pada pemerintahan selanjutnya. Keberhasilan transmigrasi di seluruh wilayah Indonesia sudah tidak diragukan lagi sehingga eksistensinya penting untuk terus dikawal bersama," ujar Wamendes Paiman Raharjo dalam keterangan resmi, Selasa (7/5/2024).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf yang turut hadir dalam rakor itu menyampaikan bahwa diperoleh usulan penempatan transmigran sebanyak lebih dari 3.000 kepala keluarga (KK) untuk dilakukan pembangunan di 57 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia dan pengembangan di 77 kawasan.
Selanjutnya, berkaitan dengan tren anggaran transmigrasi yang semakin menurun disepakati perlunya dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan lintas kementerian terhadap alternatif sumber pendanaan lainnya.
Dalam pembahasan desk tematik juga diperoleh komitmen pemerintah daerah yang akan mengembangkan model baru, yaitu Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transpolitan. Daerah itu antara lain Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), dan Kabupaten Mesuji (Lampung).
Sementara, khusus dalam pembahasan desk pertanahan, disepakati penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau lintas sektor (Lintor).
Khusus untuk penerbitan SHM Transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan, tetapi belum berstatus HPL, maka dilakukan melalui mekanisme redistribusi tanah/lahan.
Rakor yang diikuti para kepala dinas yang membidangi ketransmigrasian di kabupaten/kota dan provinsi seluruh wilayah Indonesia ini membawa sejumlah agenda penting, antara lain mengonsolidasi kinerja lintas instansi dalam menuntaskan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menginventarisir usulan program transmigrasi untuk tahun 2025, dan mempercepat fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi.
Isu lainnya yang diangkat dalam rakor bertema "Penuntasan Sasaran Program RPJMN 2020-2024: Mewujudkan Kawasan Transmigrasi Mandiri dan Berdaya Saing" itu adalah menggali peluang pengembangan transmigrasi modern terkait dengan alternatif pembiayaan perumahan dan pengembangan ekonomi perikanan.
Rakor juga diisi pembahasan desk tematik tentang pertanahan, transmigrasi modern transpolitan, model transmigrasi swakarsa mandiri, dan pembahasan tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi. Setelah dilakukan pembahasan selama 3 hari, Rakor Transmigrasi 2024 resmi ditutup oleh Wakil Menteri Desa (Wamendes) PDTT Paiman Raharjo.
"Kami mengapresiasi kinerja positif Ditjen PPKTrans dalam periode RPJMN 2020-2024. Urgensi transmigrasi dan dukungan anggaran perlu lebih ditingkatkan pada pemerintahan selanjutnya. Keberhasilan transmigrasi di seluruh wilayah Indonesia sudah tidak diragukan lagi sehingga eksistensinya penting untuk terus dikawal bersama," ujar Wamendes Paiman Raharjo dalam keterangan resmi, Selasa (7/5/2024).
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf yang turut hadir dalam rakor itu menyampaikan bahwa diperoleh usulan penempatan transmigran sebanyak lebih dari 3.000 kepala keluarga (KK) untuk dilakukan pembangunan di 57 kawasan transmigrasi seluruh Indonesia dan pengembangan di 77 kawasan.
Selanjutnya, berkaitan dengan tren anggaran transmigrasi yang semakin menurun disepakati perlunya dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan lintas kementerian terhadap alternatif sumber pendanaan lainnya.
Dalam pembahasan desk tematik juga diperoleh komitmen pemerintah daerah yang akan mengembangkan model baru, yaitu Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) dan Transpolitan. Daerah itu antara lain Kabupaten Pesisir Selatan (Sumatera Barat), Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan), Kabupaten Bengkulu Utara (Bengkulu), dan Kabupaten Mesuji (Lampung).
Sementara, khusus dalam pembahasan desk pertanahan, disepakati penerbitan sertifikat hak milik (SHM) transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah dan telah berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau lintas sektor (Lintor).
Khusus untuk penerbitan SHM Transmigrasi pada lokasi yang sudah diserahkan, tetapi belum berstatus HPL, maka dilakukan melalui mekanisme redistribusi tanah/lahan.
(fjo)
Lihat Juga :
