Pemerintah Komitmen Terapkan Bayar Tol Tanpa Sentuh, RITS Siap Berkolaborasi
loading...
Komitmen pemerintah mempercepat implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) disambut baik bukan saja oleh RITS, tetapi juga kalangan industri dan para pemangku kepentingan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau multi lane free flow ( MLFF ) bukan isapan jempol. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dibuat pemerintah dalam beberapa pekan terakhir.
Setelah menetapkan MLFF dalam proyek strategis nasional (PSN) non-APBN, pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Melalui revisi PP Jalan Tol tersebut, MLFF resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia.
Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengapresiasi, langkah progresif yang ditempuh pemerintah. "Terbitnya PP tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pelaksanaan sistem MLFF yang dinantikan bukan saja oleh RITS, tetapi juga kalangan industri dan para pemangku kepentingan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem transportasi masa depan demi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Lebih lanjut Atilla mengatakan, RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah, yaitu mulai kuartal keempat tahun ini.
Namun demikian, MLFF berbasis global navigation satellite system (GNSS) bukanlah solusi "plug-and-play" yang dapat dioperasikan secara mandiri. MLFF merupakan sistem yang sangat kompleks yang harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari teknologi, regulasi maupun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Demi keberhasilan implementasi MLFF, RITS terbuka dan berharap adanya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha jalan tol, otoritas keuangan dan regulator sistem pembayaran digital, hingga kepolisian terkait dengan penegakan hukum,” seru Attila.
Atilla melanjutkan, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi negara maju yang ditunjang oleh kekayaan alam maupun demografinya. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dalam hal kelancaran transportasi dan logistik. Salah satu penyebabnya adalah kemacetan di jalan tol yang dipicu oleh antrean saat bertransaksi di gardu tol.
“Mengutip data Bank Dunia pada 2019, kerugian ekonomi di Indonesia akibat kemacetan berkisar 4 miliar dolar AS per tahun. Sementara studi kelayakan yang dilakukan Roatex tahun 2020 menunjukkan, kemacetan di gerbang tol mengakibatkan kerugian ekonomi di Indonesia lebih dari 300 juta dolar AS setiap tahun,” papar Attila.
Setelah menetapkan MLFF dalam proyek strategis nasional (PSN) non-APBN, pemerintah baru saja menerbitkan PP Nomor (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Melalui revisi PP Jalan Tol tersebut, MLFF resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia.
Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengapresiasi, langkah progresif yang ditempuh pemerintah. "Terbitnya PP tersebut menjadi landasan hukum sekaligus pelaksanaan sistem MLFF yang dinantikan bukan saja oleh RITS, tetapi juga kalangan industri dan para pemangku kepentingan. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mewujudkan sistem transportasi masa depan demi menuju cita-cita Indonesia Emas 2045," ujarnya.
Lebih lanjut Atilla mengatakan, RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal yang ditargetkan pemerintah, yaitu mulai kuartal keempat tahun ini.
Namun demikian, MLFF berbasis global navigation satellite system (GNSS) bukanlah solusi "plug-and-play" yang dapat dioperasikan secara mandiri. MLFF merupakan sistem yang sangat kompleks yang harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari teknologi, regulasi maupun kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya.
“Demi keberhasilan implementasi MLFF, RITS terbuka dan berharap adanya kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari badan usaha jalan tol, otoritas keuangan dan regulator sistem pembayaran digital, hingga kepolisian terkait dengan penegakan hukum,” seru Attila.
Atilla melanjutkan, Indonesia punya potensi besar untuk menjadi negara maju yang ditunjang oleh kekayaan alam maupun demografinya. Namun, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dalam hal kelancaran transportasi dan logistik. Salah satu penyebabnya adalah kemacetan di jalan tol yang dipicu oleh antrean saat bertransaksi di gardu tol.
“Mengutip data Bank Dunia pada 2019, kerugian ekonomi di Indonesia akibat kemacetan berkisar 4 miliar dolar AS per tahun. Sementara studi kelayakan yang dilakukan Roatex tahun 2020 menunjukkan, kemacetan di gerbang tol mengakibatkan kerugian ekonomi di Indonesia lebih dari 300 juta dolar AS setiap tahun,” papar Attila.
Lihat Juga :
