Trust but Verify Jadi Prinsip UU Cipta Kerja Permudah Perizinan Berusaha
loading...
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, menerangkan, pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja , Edy Priyono menerangkan, pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap di tahun 2036.
“Salah satu masalah negara berkembang adalah kurangnya investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perekonomian kita ini jadi terhambat,” jelas Edy saat sambutannya dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Jawa Barat yang mengusung tema “Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Kewenangan Pemerintah Daerah” di Bandung, 21 Mei 2024.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Edy Priyono dan juga dihadiri oleh 50 orang perwakilan pemerintah setiap daerah di Jawa Barat. Edy juga menjelaskan, bahwa penghambat utama dalam peningkatan investasi di Indonesia adalah rumitnya regulasi dan administrasi, sehingga perlu adanya reformasi regulasi dengan pendekatan Omnibus Law sehingga hadirlah UU Cipta Kerja.
“UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha,” ungkap Edy.
Kemudahan berusaha, menurutnya menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja yang kadang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. “UU Cipta Kerja mengubah bahwa perizinan berusaha itu hanya cukup melengkapi registrasi saja, jadi ketika persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, sudah pasti izin itu diberikan,” kata Edy.
Namun, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya menurut Edy adalah pengawasan. Ditekankan olehnya bahwa dalam UU Cipta Kerja prinsipnya harus “trust but verify”.
“Mudahnya perizinan tidak lantas pengawasan menjadi lemah, karena beberapa kali, Satgas UU Cipta Kerja menemukan adanya usaha-usaha yang memalsukan karakteristik usaha, seperti seharusnya risiko tinggi, tetapi yang didaftarkan adalah risiko rendah,” jelas Edy.
Oleh sebab itu, Edy mengatakan, bahwa perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan Satgas UU Cipta Kerja sebagai perantara terkait kebijakan dan kondisi pengawasan di daerah terkait. Hal ini bertujuan untuk memonitoring permasalah yang terjadi di lapagan seperti apa dan bagaimana solusinya.
“Salah satu masalah negara berkembang adalah kurangnya investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perekonomian kita ini jadi terhambat,” jelas Edy saat sambutannya dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Jawa Barat yang mengusung tema “Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Kewenangan Pemerintah Daerah” di Bandung, 21 Mei 2024.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Edy Priyono dan juga dihadiri oleh 50 orang perwakilan pemerintah setiap daerah di Jawa Barat. Edy juga menjelaskan, bahwa penghambat utama dalam peningkatan investasi di Indonesia adalah rumitnya regulasi dan administrasi, sehingga perlu adanya reformasi regulasi dengan pendekatan Omnibus Law sehingga hadirlah UU Cipta Kerja.
“UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha,” ungkap Edy.
Kemudahan berusaha, menurutnya menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja yang kadang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. “UU Cipta Kerja mengubah bahwa perizinan berusaha itu hanya cukup melengkapi registrasi saja, jadi ketika persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, sudah pasti izin itu diberikan,” kata Edy.
Namun, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya menurut Edy adalah pengawasan. Ditekankan olehnya bahwa dalam UU Cipta Kerja prinsipnya harus “trust but verify”.
“Mudahnya perizinan tidak lantas pengawasan menjadi lemah, karena beberapa kali, Satgas UU Cipta Kerja menemukan adanya usaha-usaha yang memalsukan karakteristik usaha, seperti seharusnya risiko tinggi, tetapi yang didaftarkan adalah risiko rendah,” jelas Edy.
Oleh sebab itu, Edy mengatakan, bahwa perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan Satgas UU Cipta Kerja sebagai perantara terkait kebijakan dan kondisi pengawasan di daerah terkait. Hal ini bertujuan untuk memonitoring permasalah yang terjadi di lapagan seperti apa dan bagaimana solusinya.
Explore More