Iuran Tapera Lari ke Surat Berharga Negara, Pengamat Duga Sarat Kepentingan
Minggu, 02 Juni 2024 - 18:31 WIB
loading...
Portofolio investasi dana kelolaan iuran Tapera, yang salah satunya lari ke Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sorotan, dimana Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan ada kepentingan pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyoroti, portofolio investasi dana kelolaan masyarakat yang membayar iuran untuk kepesertaaan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ).
Baca Juga: Tapera Diminta Ditinjau Kembali, Begini Saran Para Pengamat
Naiul Huda menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) 45%, dan sisanya di deposito.
Menurutnya, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah, belum lagi Komisioner BP Tapera saat ini di isi oleh Menteri Keuangan, yang juga punya kepentingan untuk menyerap SBN yang sebelumnya telah diterbitkan.
"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/5/2024).
Baca Juga: Tapera Diminta Ditinjau Kembali, Begini Saran Para Pengamat
Naiul Huda menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, komposisi portofolio investasi dana kelolaan peserta Tapera nantinya akan dilarikan 47% ke korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) 45%, dan sisanya di deposito.
Menurutnya, penempatan dana kelolaan ke SBN sarat akan kepentingan pemerintah, belum lagi Komisioner BP Tapera saat ini di isi oleh Menteri Keuangan, yang juga punya kepentingan untuk menyerap SBN yang sebelumnya telah diterbitkan.
"Ketika swasta enggan investasi di SBN, badan pemerintah jadi solusinya. Salah satu pejabat BP Tapera adalah Menkeu yang punya kepentingan untuk penyerapan SBN," ujar Huda saat dihubungi MNC Portal, Minggu (2/5/2024).
Lihat Juga :
