Ribuan Buruh Demo Tolak Tapera di Istana, Komite BP Tapera ke DPR
Kamis, 06 Juni 2024 - 10:12 WIB
loading...
Ribuan buruh akan demo di Istana Negara menolak pungutan Tapera, UKT mahal hingga UU Cipta Kerja. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera ) enggan merespon ribuan buruh yang akan menggelar demo menolak Tapera di Istana Negara, hari ini, Kamis (6/6/2024).
"Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab," ujar Basuki saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara.
Baca Juga: Demo Tolak Tapera, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Menuju Jalan Merdeka
Basuki yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan. "Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya," jelasnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun. "Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD," kata Said.
"Kalau demo, kan di mana-mana demo, ya. Saya kira saya nggak bisa jawab," ujar Basuki saat ditemui awak media di lingkungan Istana negara.
Baca Juga: Demo Tolak Tapera, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas Menuju Jalan Merdeka
Basuki yang akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPR RI itu pun mengatakan dirinya akan ditanya mengenai Tapera di Senayan. "Saya mau (rapat) dengan DPR ini. Paling nanti juga ditanya," jelasnya.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai bahwa kebijakan Tapera memberatkan pekerja dengan iuran yang tidak menjamin kepemilikan rumah, meskipun telah membayar selama 10 hingga 20 tahun. "Pemerintah hanya berperan sebagai pengumpul iuran tanpa alokasi dana dari APBN maupun APBD," kata Said.
Lihat Juga :
