Media Asing Sebut Jokowi Sibuk Perbaiki Citra IKN Setelah Pimpinan Otorita Mundur
Minggu, 09 Juni 2024 - 09:25 WIB
loading...
A
A
A
Juru bicara kepresidenan merujuk pertanyaan mengenai keraguan masa depan IKN pada komentar Presiden Widodo sebelumnya yang mengatakan bahwa proyek tersebut akan terus berjalan sesuai rencana.
Jokowi yang akan meninggalkan jabatannya pada bulan Oktober ini setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode, dihadapkan pada sejumlah masalah di proyek warisannya, di antaranya masalah lahan, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan yang meluas di kalangan pegawai negeri untuk pindah ke ibu kota baru tersebut.
Reuters menyebut batu sandungan yang lebih besar bagi proyek IKN bisa jadi adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo yang memenangi pemilu pada bulan Februari lalu, meski menjanjikan kontinuitas IKN, juga memiliki proyek besar sendiri, yakni program makan siang gratis senilai USD29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.
Seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu tersebut kepada Reuters mengatakan, secara pribadi Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek IKN, menurutnya hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan laju yang sama dengan saat ini.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Seorang politisi senior yang terlibat serta anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi yang dijanjikan pemerintah baru. "Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna," kata analis politik Kevin O’Rourke. "Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan item belanja lainnya di pemerintahan Prabowo," imbuhnya.
IKN dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern, bahkan dilengkapi dengan taksi terbang. IKN bahkan dinilai lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota administratif baru di kawasan Asia Tenggara seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Jokowi yang akan meninggalkan jabatannya pada bulan Oktober ini setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode, dihadapkan pada sejumlah masalah di proyek warisannya, di antaranya masalah lahan, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan yang meluas di kalangan pegawai negeri untuk pindah ke ibu kota baru tersebut.
Reuters menyebut batu sandungan yang lebih besar bagi proyek IKN bisa jadi adalah presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebab, Prabowo yang memenangi pemilu pada bulan Februari lalu, meski menjanjikan kontinuitas IKN, juga memiliki proyek besar sendiri, yakni program makan siang gratis senilai USD29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.
Seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai isu tersebut kepada Reuters mengatakan, secara pribadi Prabowo juga belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya. Meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkan proyek IKN, menurutnya hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi dengan laju yang sama dengan saat ini.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Seorang politisi senior yang terlibat serta anggota koalisi Prabowo secara pribadi juga membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi yang dijanjikan pemerintah baru. "Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna," kata analis politik Kevin O’Rourke. "Akan ada banyak persaingan untuk mendapatkan item belanja lainnya di pemerintahan Prabowo," imbuhnya.
IKN dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern, bahkan dilengkapi dengan taksi terbang. IKN bahkan dinilai lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota administratif baru di kawasan Asia Tenggara seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Lihat Juga :
