Komisi VII Diminta Dorong Evaluasi Kebijakan HGBT
Senin, 10 Juni 2024 - 07:31 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Menteri Kabinet Perang Israel Mundur, Sebut Netanyahu Gagal Menang Lawan Hamas
"Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp29,39 triliun. Namun, belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir. Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengarapkan adanya evaluasi yang menyuruh," kata Eddy.
Evaluasi menyeluruh ini meliputi asas berkeadilan terhadap semua stakeholder yang terkait, baik di sektor hulu, midstream, hilir maupun industri sebagai pengguna akhir gas bumi.
Dari audiensi yang dilakukan antara IPGI dan Komisi VII DPR, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan HGBT dan DPR sangat concern dengan semua permasalahan yang diutarakan. Selain itu DPR akan menindaklanjuti aspirasi IPGI dengan mitra terkait dan bila diperlukan akan dibentukPanjaHGBT.
"Sebagai informasi, pada tahun 2021 dan 2022 negara mengalami penurunan pendapatan dari ketentuan HGBT sebesar Rp29,39 triliun. Namun, belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan di sektor hilir. Jika kebijakan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengarapkan adanya evaluasi yang menyuruh," kata Eddy.
Evaluasi menyeluruh ini meliputi asas berkeadilan terhadap semua stakeholder yang terkait, baik di sektor hulu, midstream, hilir maupun industri sebagai pengguna akhir gas bumi.
Dari audiensi yang dilakukan antara IPGI dan Komisi VII DPR, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan HGBT dan DPR sangat concern dengan semua permasalahan yang diutarakan. Selain itu DPR akan menindaklanjuti aspirasi IPGI dengan mitra terkait dan bila diperlukan akan dibentukPanjaHGBT.
(fjo)
Lihat Juga :
