alexametrics

Ketimpangan Ekonomi Wilayah Harus Jadi Pembahasan di Debat Capres

loading...
Ketimpangan Ekonomi Wilayah Harus Jadi Pembahasan di Debat Capres
Masalah ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia perlu terobosan solusi dari calon pemimpin bangsa. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Center of Reform in Economics (CORE) menyebutkan, Indonesia masih terjebak dalam permasalahan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Di mana pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang Pulau Jawa.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menyatakan, isu ini harus menjadi pembahasan dalam debat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden putaran kelima pada 13 April 2019 mendatang.

Menurutnya, bila menengok pertumbuhan ekonomi antarwilayah sejak tahun 1998 hingga 2018 menunjukkan Jawa masih tumbuh tertinggi. Di mana pada 2018 kontribusi Jawa mencapai 59% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



"Sejak tahun 1998 saat krisis ekonomi dibandingkan hingga 2018 kemarin, porsi Jawa masih lebih besar. Jadi enggak ada shifting (pergesaran), di mana Jawa lebih besar porsinya dari pulau-pulau lainnya. Ini yang harus jadi pembahasan untuk jadi concern dalam 5 tahun ke depan," ujar Faisal di Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Berdasarkan data CORE, secara rinci distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per pulau terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di tahun 2018 yakni Jawa 59%, disusul Sumatera 21%, Kalimantan 8%, Sulawesi 6%, Maluku dan Papua 3%, serta Bali dan Nusa Tenggara 3%.

Menurutnya, pemerintah saat ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mulai fokus menyelesaikan persoalan ini melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. "Hanya saja butuh banyak terobosan untuk mendorong pertumbuhan luar Jawa lebih cepat daripada di Jawa," imbuhnya.

Terobosan itu, lanjutnya, yakni mendorong industri manufaktur juga menyebarnya ke pulau lainnya sehingga tak hanya terkonsentrasi di Jawa. Tentunya ini bukan hal yang mudah sebab membutuhkan infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kebijakan yang memberikan insentif untuk memikan investasi langsung.

"Terobosan lainnya dengan melihat keunggulan daerah di luar Jawa. Pemerintah daerah itu harus mendorong keunggulan daerahnya, sehingga tidak seperti sekarang yang lebih parsial," tutupnya.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak