Soal Rencana Integrasi BUMN Karya, Pengamat Wanti-wanti Kepercayaan Investor
Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:36 WIB
loading...
A
A
A
ADHI, di mata Heryy, biasa menangani masalah yang lebih kompleks dan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, Abipraya karena mengerjakan proyek yang ukurannya kecil maka resikonya juga kecil- kecil.
”Kalau dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda, yang satu lagi udah ngurusin mobil. Nah, kalau saya jadi investor atau shareholder yang punya duit, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.
Selain itu, ADHI sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terbiasa dengan laporan tahunan yang cukup kompleks. Hal ini mengacu pada aturan OJK yang mengutamakan keterbukaan dan tata kelola (GCG). Sedangkan Abipraya ketika membuat laporan tahunan, cukup mengacu satu indikator, yaitu Kementerian BUMN.
Sebagai perusahaan publik sejak tahun 2021 ADHI sudah diwajibkan oleh OJK sebagai otoritas dan regulator di bidang keuangan, untuk membuat laporan yang disebut dengan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report sebagai standar dari ESG. Sebuah standar yang sudah menjadi perhatian pemerintah maupun dunia.
Integrasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti, sehingga pada dasarnya tenggat waktu menjadi tidak relevan.
”Kita ambil contoh kembali dari kluster ADHI, ketika digabungkan size-nya akan menjadi sekitar Rp60 triliun. Kita ibaratkan sebagai sebuah restoran ternama. Tapi mohon maaf ya, yang memimpin tiba-tiba karena integrasinya dipaksakan selesai segera, yang tadinya megang warteg di Mampang. Gimana investor bisa percaya taruh modal di situ,” tutup Herry.
”Kalau dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda, yang satu lagi udah ngurusin mobil. Nah, kalau saya jadi investor atau shareholder yang punya duit, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.
Selain itu, ADHI sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terbiasa dengan laporan tahunan yang cukup kompleks. Hal ini mengacu pada aturan OJK yang mengutamakan keterbukaan dan tata kelola (GCG). Sedangkan Abipraya ketika membuat laporan tahunan, cukup mengacu satu indikator, yaitu Kementerian BUMN.
Sebagai perusahaan publik sejak tahun 2021 ADHI sudah diwajibkan oleh OJK sebagai otoritas dan regulator di bidang keuangan, untuk membuat laporan yang disebut dengan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report sebagai standar dari ESG. Sebuah standar yang sudah menjadi perhatian pemerintah maupun dunia.
Integrasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti, sehingga pada dasarnya tenggat waktu menjadi tidak relevan.
”Kita ambil contoh kembali dari kluster ADHI, ketika digabungkan size-nya akan menjadi sekitar Rp60 triliun. Kita ibaratkan sebagai sebuah restoran ternama. Tapi mohon maaf ya, yang memimpin tiba-tiba karena integrasinya dipaksakan selesai segera, yang tadinya megang warteg di Mampang. Gimana investor bisa percaya taruh modal di situ,” tutup Herry.
(akr)
Lihat Juga :
