Soal Rencana Integrasi BUMN Karya, Pengamat Wanti-wanti Kepercayaan Investor
Sabtu, 22 Juni 2024 - 20:36 WIB
loading...
Pemerintah tengah mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga kluster perusahaan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara ( BUMN ) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga kluster perusahaan. Rencana integrasi itu dinilai logis dari sisi bisnis, integrasi itu harus berorientasi jangka panjang, bukan semata menuntaskan permasalahan yang ada sekarang.
”Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semuanya bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing,” ujar Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan.
Baca Juga: 7 BUMN Karya Dilebur, Ditargetkan Rampung September 2024
Skema integrasi yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.
Selanjutnya integrasi antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Integrasi keduanya diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.
Baca Juga: 5 BUMN Karya Absen Tebar Dividen, Wamen BUMN: Sedang Penyehatan
Sementara skema ketiga, integrasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Integrasi ini akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut, bandar udara, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), dan bangunan hunian (residensial).
Herry melihat langkah pemerintah dalam intergrasi bisnis BUMN ini perlu memperhatikan kepentingan investor publik, kreditor, maupun negara sebagai pemegang saham. Merujuk pada rencana pembentukan kluster integrasi Adhi Karya, Brantas Abipraya dan Nindya Karya, menurut Herry, harus dipertimbangkan secara cermat penetapan perusahaan sebagai nakhoda integrasi.
Pandangan ini memperhitungkan respons kreditor dan pemegang saham yang basisnya berkaitan reputasi, kredibilitas, maupun kepercayaan. Menurut Herry, siapa yang kenal dengan Abipraya dan Nindya?
"Tapi dengan ADHI orang sudah kenal, dan sudah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia,” tegasnya.
Membandingkan ADHI, Abipraya, dan Nindya juga sudah timpang. Nindya dieliminasi dari posisi pemimpin karena statusnya yang masih menjadi ’pasien’ PPA. Sedangkan jika membandingkan ADHI dan Abipraya, secara laporan keuangan misalnya, aset Abipraya sekitar Rp8 triliun, sedangkan ADHI sekitar Rp40 triliun.
Dari sisi nilai proyek yang dikerjakan, ADHI menangani proyek dengan nilai yang jauh lebih besar. Selanjutnya dari sisi sektor proyek yang dikerjakan, ADHI jauh lebih beragam. Jadi menurut Herry pengalaman dan pemahaman ADHI itu jauh lebih besar ketimbang Abipraya.
ADHI, di mata Heryy, biasa menangani masalah yang lebih kompleks dan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, Abipraya karena mengerjakan proyek yang ukurannya kecil maka resikonya juga kecil- kecil.
”Kalau dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda, yang satu lagi udah ngurusin mobil. Nah, kalau saya jadi investor atau shareholder yang punya duit, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.
Selain itu, ADHI sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terbiasa dengan laporan tahunan yang cukup kompleks. Hal ini mengacu pada aturan OJK yang mengutamakan keterbukaan dan tata kelola (GCG). Sedangkan Abipraya ketika membuat laporan tahunan, cukup mengacu satu indikator, yaitu Kementerian BUMN.
Sebagai perusahaan publik sejak tahun 2021 ADHI sudah diwajibkan oleh OJK sebagai otoritas dan regulator di bidang keuangan, untuk membuat laporan yang disebut dengan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report sebagai standar dari ESG. Sebuah standar yang sudah menjadi perhatian pemerintah maupun dunia.
Integrasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti, sehingga pada dasarnya tenggat waktu menjadi tidak relevan.
”Kita ambil contoh kembali dari kluster ADHI, ketika digabungkan size-nya akan menjadi sekitar Rp60 triliun. Kita ibaratkan sebagai sebuah restoran ternama. Tapi mohon maaf ya, yang memimpin tiba-tiba karena integrasinya dipaksakan selesai segera, yang tadinya megang warteg di Mampang. Gimana investor bisa percaya taruh modal di situ,” tutup Herry.
”Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semuanya bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing,” ujar Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan.
Baca Juga: 7 BUMN Karya Dilebur, Ditargetkan Rampung September 2024
Skema integrasi yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.
Selanjutnya integrasi antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Integrasi keduanya diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.
Baca Juga: 5 BUMN Karya Absen Tebar Dividen, Wamen BUMN: Sedang Penyehatan
Sementara skema ketiga, integrasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Integrasi ini akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut, bandar udara, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), dan bangunan hunian (residensial).
Herry melihat langkah pemerintah dalam intergrasi bisnis BUMN ini perlu memperhatikan kepentingan investor publik, kreditor, maupun negara sebagai pemegang saham. Merujuk pada rencana pembentukan kluster integrasi Adhi Karya, Brantas Abipraya dan Nindya Karya, menurut Herry, harus dipertimbangkan secara cermat penetapan perusahaan sebagai nakhoda integrasi.
Pandangan ini memperhitungkan respons kreditor dan pemegang saham yang basisnya berkaitan reputasi, kredibilitas, maupun kepercayaan. Menurut Herry, siapa yang kenal dengan Abipraya dan Nindya?
"Tapi dengan ADHI orang sudah kenal, dan sudah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia,” tegasnya.
Membandingkan ADHI, Abipraya, dan Nindya juga sudah timpang. Nindya dieliminasi dari posisi pemimpin karena statusnya yang masih menjadi ’pasien’ PPA. Sedangkan jika membandingkan ADHI dan Abipraya, secara laporan keuangan misalnya, aset Abipraya sekitar Rp8 triliun, sedangkan ADHI sekitar Rp40 triliun.
Dari sisi nilai proyek yang dikerjakan, ADHI menangani proyek dengan nilai yang jauh lebih besar. Selanjutnya dari sisi sektor proyek yang dikerjakan, ADHI jauh lebih beragam. Jadi menurut Herry pengalaman dan pemahaman ADHI itu jauh lebih besar ketimbang Abipraya.
ADHI, di mata Heryy, biasa menangani masalah yang lebih kompleks dan jauh lebih tahan banting ketika dihadapkan dengan masalah. Sebaliknya, Abipraya karena mengerjakan proyek yang ukurannya kecil maka resikonya juga kecil- kecil.
”Kalau dianalogikan yang satu ngurusin pembuatan sepeda, yang satu lagi udah ngurusin mobil. Nah, kalau saya jadi investor atau shareholder yang punya duit, kira-kira nih, saya mau taruh di yang ngurusin sepeda atau mobil?” ucap Herry.
Selain itu, ADHI sebagai perusahaan yang tercatat di bursa terbiasa dengan laporan tahunan yang cukup kompleks. Hal ini mengacu pada aturan OJK yang mengutamakan keterbukaan dan tata kelola (GCG). Sedangkan Abipraya ketika membuat laporan tahunan, cukup mengacu satu indikator, yaitu Kementerian BUMN.
Sebagai perusahaan publik sejak tahun 2021 ADHI sudah diwajibkan oleh OJK sebagai otoritas dan regulator di bidang keuangan, untuk membuat laporan yang disebut dengan keuangan yang berkelanjutan atau sustainability report sebagai standar dari ESG. Sebuah standar yang sudah menjadi perhatian pemerintah maupun dunia.
Integrasi BUMN karya telah masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034. Kementerian BUMN dipastikan bertanggung jawab atas rencana tersebut dan tidak akan terputus setelah pemerintahan berganti, sehingga pada dasarnya tenggat waktu menjadi tidak relevan.
”Kita ambil contoh kembali dari kluster ADHI, ketika digabungkan size-nya akan menjadi sekitar Rp60 triliun. Kita ibaratkan sebagai sebuah restoran ternama. Tapi mohon maaf ya, yang memimpin tiba-tiba karena integrasinya dipaksakan selesai segera, yang tadinya megang warteg di Mampang. Gimana investor bisa percaya taruh modal di situ,” tutup Herry.
(akr)
Lihat Juga :
