Soal Rencana Integrasi BUMN Karya, Pengamat Wanti-wanti Kepercayaan Investor

JAKARTA - Pemerintah tengah mengintegrasikan tujuh badan usaha milik negara ( BUMN ) di sektor konstruksi atau BUMN karya dalam tiga kluster perusahaan. Rencana integrasi itu dinilai logis dari sisi bisnis, integrasi itu harus berorientasi jangka panjang, bukan semata menuntaskan permasalahan yang ada sekarang.

”Memang sudah sepatutnya dikonsolidasikan. Kenapa? Karena semuanya bermain pada wilayah yang sama, sehingga ada kanibalisme, predatory pricing,” ujar Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan.



Skema integrasi yang direncanakan pemerintah mencakup penggabungan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Brantas Abipraya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero). Ketiga perusahaan akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel kereta api, dan sejumlah konteks lain.

Selanjutnya integrasi antara PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Integrasi keduanya diekspektasikan dapat meningkatkan fokus perseroan terhadap proyek pembangunan jalan tol, jalan non-tol, dan bangunan kelembagaan.



Sementara skema ketiga, integrasi antara PT PP (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Integrasi ini akan berfokus untuk menggarap pelabuhan laut, bandar udara, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC), dan bangunan hunian (residensial).

Herry melihat langkah pemerintah dalam intergrasi bisnis BUMN ini perlu memperhatikan kepentingan investor publik, kreditor, maupun negara sebagai pemegang saham. Merujuk pada rencana pembentukan kluster integrasi Adhi Karya, Brantas Abipraya dan Nindya Karya, menurut Herry, harus dipertimbangkan secara cermat penetapan perusahaan sebagai nakhoda integrasi.

Pandangan ini memperhitungkan respons kreditor dan pemegang saham yang basisnya berkaitan reputasi, kredibilitas, maupun kepercayaan. Menurut Herry, siapa yang kenal dengan Abipraya dan Nindya?

"Tapi dengan ADHI orang sudah kenal, dan sudah tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia,” tegasnya.