Defisit APBN per Mei 2024 Capai Rp21,8 Triliun, Menkeu Sebut Pendapatan Negara Tertekan
Senin, 24 Juni 2024 - 13:51 WIB
loading...
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 tidak terlepas dari kinerja global yang berubah sangat besar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) pada akhir Mei 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp21,8 triliun atau 0,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBN 2024 tidak terlepas dari kinerja global yang berubah sangat besar, ada dari sisi harga minyak, yield, exchange rate dan juga mempengaruhi kinerja dari perusahaan-perusahaan.
"Overall balance kita sudah mengalami defisit Rp21,8 triliun atau 0,1 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Dirancang Lebih Lebar Agar Prabowo Bisa Leluasa
“Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu growth nya negatif 7,1 persen terdiri dari penerimaan pajak yang mengalami kontraksi 8,4 persen," imbuhnya.
Adapun secara rinci, pendapatan negara Rp1.123,5 triliun atau koreksi 7,1% (yoy). Sedangkan penerimaan pajak tercatat Rp896,5 triliun atau kontraksi 8,4% (yoy).
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Mulai Bergulir Tahun 2025, APBN Defisit 2,4-2,8%
Menurut Sri Mulyani, hal itu terutama disebabkan oleh perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan mining di Indonesia atau CPO mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaan untuk tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April lalu.
“Kita melihat koreksinya sekitar 8,4 persen dari sisi penerimaan pajak,” ujarnya.
Lebih lanjut, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, Kemenkeu melaporkan juga mengalami penurunan 3,3%, lagi-lagi karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan cukup besar dari PNBP. Kemudian untuk kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 7,8%.
“Ini situasi yang sedang berjalan di 2024, oleh karena itu kami terus melakukan langkah-langkah bersama Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dari sisi transfer, agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerabilitas,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan, dalam hal ini bulan ini primary balance kita masih surplus Rp184,2 triliun, ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance. Seperti diketahui, APBN telah didesain pemerintah dan disetujui DPR untuk tahun 2024.
“Di mana postur 2024, defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP, jadi kalau sekarang masih 0,1 persen ini kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29 persen,” pungkas Sri Mulyani.
"Overall balance kita sudah mengalami defisit Rp21,8 triliun atau 0,1 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Dirancang Lebih Lebar Agar Prabowo Bisa Leluasa
“Kita lihat pendapatan negara sampai akhir Mei memang mengalami tekanan yaitu growth nya negatif 7,1 persen terdiri dari penerimaan pajak yang mengalami kontraksi 8,4 persen," imbuhnya.
Adapun secara rinci, pendapatan negara Rp1.123,5 triliun atau koreksi 7,1% (yoy). Sedangkan penerimaan pajak tercatat Rp896,5 triliun atau kontraksi 8,4% (yoy).
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Mulai Bergulir Tahun 2025, APBN Defisit 2,4-2,8%
Menurut Sri Mulyani, hal itu terutama disebabkan oleh perusahaan-perusahaan dengan harga komoditas atau perusahaan mining di Indonesia atau CPO mengalami koreksi dari sisi kinerja perusahaan untuk tahun 2023 yang dilaporkan pada bulan April lalu.
“Kita melihat koreksinya sekitar 8,4 persen dari sisi penerimaan pajak,” ujarnya.
Lebih lanjut, dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, Kemenkeu melaporkan juga mengalami penurunan 3,3%, lagi-lagi karena sumber daya alam yang merupakan penerimaan cukup besar dari PNBP. Kemudian untuk kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi 7,8%.
“Ini situasi yang sedang berjalan di 2024, oleh karena itu kami terus melakukan langkah-langkah bersama Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dari sisi transfer, agar kita tetap menjaga prioritas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun tidak membuat APBN menjadi sumber vulnerabilitas,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sri Mulyani, langkah-langkah penyesuaian terus kita lakukan, dalam hal ini bulan ini primary balance kita masih surplus Rp184,2 triliun, ini masih sangat tinggi surplus dari primary balance. Seperti diketahui, APBN telah didesain pemerintah dan disetujui DPR untuk tahun 2024.
“Di mana postur 2024, defisitnya adalah 2,29 persen dari GDP, jadi kalau sekarang masih 0,1 persen ini kita masih relatif on track dengan total overall balance tahun ini yang menurut UU APBN 2024 didesain dengan defisit 2,29 persen,” pungkas Sri Mulyani.
(akr)
Lihat Juga :
