Defisit APBN 2025 Dirancang Lebih Lebar Agar Prabowo Bisa Leluasa
loading...
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. FOTO/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,45-2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). APBN 2025 sengaja dirancang dengan defisit yang lebih lebar agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa leluasa dalam pemanfaatan anggaran.
Rancangan ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (20/5/2024).
"Dengan demikian defisit fiskal 2025 diperkirakan 2,45% hingga 2,82% dari upaya untuk tutup defisit dilakukan dengan pembiayaan inovatif prudent dan sustain dengan kendalikan risiko utang pada batas yang manageable di level 37,98-38,7% PDB," papar Sri Mulyani.
Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB. Sementara penerimaan negara dipatok di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa arah belanja negara pada 2025 adalah efektif, efisien dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Khusus untuk belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) akan dilakukan peningkatan akurasi penyaluran serta sinergi program yang relevan.
"Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk tingkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," tambah Menkeu.
Rancangan ini tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR, Senin (20/5/2024).
"Dengan demikian defisit fiskal 2025 diperkirakan 2,45% hingga 2,82% dari upaya untuk tutup defisit dilakukan dengan pembiayaan inovatif prudent dan sustain dengan kendalikan risiko utang pada batas yang manageable di level 37,98-38,7% PDB," papar Sri Mulyani.
Defisit APBN 2025 tersebut sejalan dengan belanja pemerintah yang ditargetkan pada kisaran 14,59%-15,18% dari PDB. Sementara penerimaan negara dipatok di kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa arah belanja negara pada 2025 adalah efektif, efisien dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Khusus untuk belanja subsidi dan bantuan sosial (bansos) akan dilakukan peningkatan akurasi penyaluran serta sinergi program yang relevan.
"Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk tingkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kemandirian daerah," tambah Menkeu.
(fjo)
Lihat Juga :
