Perjalanan Proyek GERD Senilai Rp68,5 Triliun, PLTA Terbesar di Afrika
Jum'at, 28 Juni 2024 - 05:43 WIB
loading...
A
A
A
Pada kapasitas penuh, bendungan pembangkit listrik yang memiliki lebar 1,8 kilometer dan tinggi 145 meter diperkirakan dapat menghasilkan listrik lebih dari 5.000 megawatt. Hal itu bakal menggandakan produksi listrik Ethiopia, yang saat ini hanya memiliki akses setengah dari populasi negara itu yang berjumlah 120 juta.
Pembangunan pembangkit listrik terbesar di Afrika, diwarnai perselisihan antara Ethiopia dan negara-negara hilir Mesir dan Sudan. Pada akhir tahun lalu, Kementerian luar negeri Mesir melayangkan kritik keras dengan menyebutkan
apa yang dilakukan Ethiopia mengisi bendungan dengan air Sungai Nil sebagai tindakan "ilegal".
Dalam pernyataannya diungkapkan, bahwa langkah 'sepihak' menyelesaikan pengisian dum akan membebani negosiasi dengan Mesir dan Sudan, yang ditangguhkan pada 2021 tetapi dilanjutkan di Agustus 2023.
Bendungan ini telah memicu perselisihan regional sejak Ethiopia meluncurkan proyek tersebut pada 2011. Negosiasi antara ketiga pemerintah sempat menemui jalan buntu selama hampir dua setengah tahun, untuk kemudian dilanjutkan di Kairo pada 27 Agustus dengan tujuan mencapai kesepakatan.
"Dengan mempertimbangkan kepentingan dan keprihatinan ketiga negara," ungkap Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir, Hani Sewilam pada saat itu.
Dia menyerukan "diakhirinya tindakan sepihak".
Mesir yang mengalami krisis air, melihat bendungan itu sebagai ancaman eksistensial karena sangat bergantung pada Sungai Nil untuk 97% kebutuhan airnya. Sedangkan posisi Sudan yang rapuh dalam perang saudara, telah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
Pengisian Ilegal
Pembangunan pembangkit listrik terbesar di Afrika, diwarnai perselisihan antara Ethiopia dan negara-negara hilir Mesir dan Sudan. Pada akhir tahun lalu, Kementerian luar negeri Mesir melayangkan kritik keras dengan menyebutkan
apa yang dilakukan Ethiopia mengisi bendungan dengan air Sungai Nil sebagai tindakan "ilegal".
Dalam pernyataannya diungkapkan, bahwa langkah 'sepihak' menyelesaikan pengisian dum akan membebani negosiasi dengan Mesir dan Sudan, yang ditangguhkan pada 2021 tetapi dilanjutkan di Agustus 2023.
Bendungan ini telah memicu perselisihan regional sejak Ethiopia meluncurkan proyek tersebut pada 2011. Negosiasi antara ketiga pemerintah sempat menemui jalan buntu selama hampir dua setengah tahun, untuk kemudian dilanjutkan di Kairo pada 27 Agustus dengan tujuan mencapai kesepakatan.
"Dengan mempertimbangkan kepentingan dan keprihatinan ketiga negara," ungkap Menteri Sumber Daya Air dan Irigasi Mesir, Hani Sewilam pada saat itu.
Dia menyerukan "diakhirinya tindakan sepihak".
Mesir yang mengalami krisis air, melihat bendungan itu sebagai ancaman eksistensial karena sangat bergantung pada Sungai Nil untuk 97% kebutuhan airnya. Sedangkan posisi Sudan yang rapuh dalam perang saudara, telah berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir.
Lihat Juga :