Muncul Seruan Boikot Bayar Pajak, Ini Respons Sri Mulyani

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku tak khawatir terhadap seruan boikot bayar pajak yang disampaikan Waketum Partai Gerindra Arief Puyono. Menurutnya sektor perpajakan dalam sebuah negara sudah punya hukum yang kuat yakni Undang-Undang.

"Sebenarnya negara yang kita cintai bersama, masalah perpajakan sudah diatur oleh konstitusi oleh Undang-Undang. Jadi kalau mau menjaga negara ini bersama kita harus menjalankan kewajiban," ujar Menkeu Sri Mulyani, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (16/5).

Memang, lanjut mantan Direktur Bank Dunia itu setiap warga negara memiliki hak tetapi juga kewajiban yang harus dilakukan salah satunya bayar pajak. Dengan hal tersebut, penyelenggaran negara bisa berjalan.

"Kalau Anda tanya, uang pajak untuk apa? untuk segala macam, dari mulai jalan raya, sekolah, rumah sakit, lalu kita bicara air, listrik. Seluruh aparat termasuk DPR, partai politik pun juga mendapat APBN jangan lupa, karena mereka mendapatkan per kepala. Jadi kalau enggak mau membayar pajak, negaranya nggak jalan," tuturnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani tidak khawatir akan hal tersebut. Menurutnya, banyak cara melakukan pendekatan kewarganegaraan. "Enggak (khawatir) kan kalau kita lihat di antara teman-teman politisi sudah berkomentar," tuturnya.