Industri Sistem Pembayaran Perlu Kolaborasi Hadapi Ancaman Kejahatan Siber
Kamis, 04 Juli 2024 - 22:16 WIB
loading...
Seminar Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust. FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kolaborasi kolektif dari seluruh pemangku kepentingan di dalam industri pemroses transaksi pembayaran digital (switching) dinilai sangat penting di Indonesia. Kerja sama antara pemangku kepentingan itu dibutuhkan untuk menciptakan ketahanan siber yang kuat dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.
Hal ini disampaikan dalam seminar "Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif dari para pelaku industri untuk memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi ancaman siber.
Baca Juga: Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 usai Disepakati Pemerintah dan DPR
"Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen keamanan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi ketentuan regulator," ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (4/7/2024).
Seiring dengan perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus meningkat. Pertumbuhan transaksi di kanal pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2023, nilai transaksi dengan QRIS mencapai Rp229,96 triliun dengan jumlah pengguna lebih dari 45,78 juta.
Dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya oleh regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman siber.
Ario menyoroti pentingnya industri ini memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin dalam eksekusi manajemen krisis. Selain itu, audit keamanan berkala dan evaluasi langkah-langkah keamanan dianggap krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.
Baca Juga: Rusia Mulai Ancam Israel, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Moskow vs Tel Aviv Tahun 2024
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara bank, fintech, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam industri sistem pembayaran perlu mendapat perhatian bersama-sama.
"Industri perlu mencari peluang kolaborasi antarlembaga untuk memaksimalkan biaya investasi dalam memperkuat ketahanan siber melalui pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi dalam memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak pada pelayanan kepada nasabah," paparnya.
Ario juga menekankan pentingnya membangun budaya perusahaan yang kuat dalam keamanan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus mengadopsi praktik terbaik, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.
"Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah kunci dalam menghadapi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pengguna sistem pembayaran di Indonesia," tutup Ario.
Hal ini disampaikan dalam seminar "Indonesia Cyber Risk 2024-Mitigating Cyber Risk and Building a Trust", yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara Ario Tejo Bayu Aji menekankan pentingnya langkah proaktif dari para pelaku industri untuk memperkuat ketahanan perusahaan dalam menghadapi ancaman siber.
Baca Juga: Berikut Rincian Asumsi Makro 2025 usai Disepakati Pemerintah dan DPR
"Langkah-langkah tersebut mencakup memastikan sistem manajemen keamanan informasi memenuhi standar internasional yang diakui serta tetap mematuhi ketentuan regulator," ungkapnya dalam siaran pers, Kamis (4/7/2024).
Seiring dengan perkembangan industri sistem pembayaran modern, permintaan terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman terus meningkat. Pertumbuhan transaksi di kanal pembayaran digital telah memberikan kemudahan bagi masyarakat luas. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), hingga Desember 2023, nilai transaksi dengan QRIS mencapai Rp229,96 triliun dengan jumlah pengguna lebih dari 45,78 juta.
Dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2020-2025, sistem pembayaran diidentifikasi sebagai sektor yang sangat diatur proses bisnisnya oleh regulator. Setiap tahapan transaksi keuangan, mulai dari front-end hingga back-end, dilengkapi dengan berbagai alat pengamanan seperti Fraud Detection System (FDS), tokenisasi, anti-skimming, dan lain-lain. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan transaksi keuangan digital tetap aman dan terlindungi dari potensi ancaman siber.
Ario menyoroti pentingnya industri ini memiliki protokol respons insiden yang terstruktur serta disiplin dalam eksekusi manajemen krisis. Selain itu, audit keamanan berkala dan evaluasi langkah-langkah keamanan dianggap krusial untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masa depan.
Baca Juga: Rusia Mulai Ancam Israel, Ini Perbandingan Kekuatan Militer Moskow vs Tel Aviv Tahun 2024
Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara bank, fintech, lembaga switching dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam industri sistem pembayaran perlu mendapat perhatian bersama-sama.
"Industri perlu mencari peluang kolaborasi antarlembaga untuk memaksimalkan biaya investasi dalam memperkuat ketahanan siber melalui pemanfaatan infrastruktur bersama. Tujuannya, agar nvestasi dalam memperkuat aspek ketahanan siber tidak menjadi beban industri yang berdampak pada pelayanan kepada nasabah," paparnya.
Ario juga menekankan pentingnya membangun budaya perusahaan yang kuat dalam keamanan siber. Setiap lembaga keuangan dan penyedia infrastruktur sistem pembayaran menurutnya harus mengadopsi praktik terbaik, termasuk penggunaan teknologi terbaru dan berbagi informasi tentang potensi ancaman.
"Kolaborasi dan peningkatan literasi adalah kunci dalam menghadapi ancaman siber. Semua pihak harus bersatu untuk memberikan perlindungan terbaik bagi pengguna sistem pembayaran di Indonesia," tutup Ario.
(fjo)
Lihat Juga :
