Siap-siap, Mulai 17 Agustus Beli BBM Subsidi Dibatasi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah terus melakukan efisiensi. Salah satunya dengan mengatur distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar lebih tepat sasaran. Seperti diketahui, BBM yang saat ini disubsidi oleh pemerintah yaitu Solar dan Pertalite.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Rupiah Terperosok ke 16.400, Anggaran Subsidi BBM dan Listrik Bisa Tambah Bengkak
Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," terang Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah masih terus membahas implementasi dari program campuran bioetanol untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya masih berdiskusi mengenai program campuran bioetanol untuk BBM, apakah dimulai dari 2,5% dulu atau 5%.
"Nah, ini akan kita akselerasi, sedang dibahas ya, apakah goes to Bioetanol 5% atau E5 (Ethanol 5%) dulu, atau goes to Bioetanol 2,5% dulu, mungkin Pertamina sedang diskusi untuk hal ini, karena resource kita yang menyediakan bioetanol itu tidak banyak," jelasnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pertamina-PLN Tagih Dana Kompensasi BBM dan Listrik, Nilainya Tembus Rp53,8 T
Eniya menambahkan, program campuran bioetanol untuk BBM sendiri sudah ada. Namun hingga saat ini pencapaiannya masih nihil.
"Nah, dari dulu program bioetanol ini sudah ada, regulasi di Kementerian ESDM sudah banyak, bahkan sampai 2025 harusnya kita sudah capai 20% bioetanol, tetapi sama sekali sampai sekarang nol," tutup Eniya.
"Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut melalui instagram resminya @luhut.pandjaitan, yang dikutip MNC Portal Indonesia pada Selasa (9/7/2024).
Baca Juga: Rupiah Terperosok ke 16.400, Anggaran Subsidi BBM dan Listrik Bisa Tambah Bengkak
Luhut menambahkan, pemerintah juga berencana mendorong penggunaan bioetanol guna menggantikan penggunaan BBM. Demikian dilakukan untuk mengurangi polusi udara karena BBM yang ada saat ini masih mengandung sulfur yang tinggi yaitu diatas 500 ppm.
"Kita mau sulfurnya tuh 50, nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Kalau ini semua berjalan dengan baik, dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya," terang Luhut.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah masih terus membahas implementasi dari program campuran bioetanol untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya masih berdiskusi mengenai program campuran bioetanol untuk BBM, apakah dimulai dari 2,5% dulu atau 5%.
"Nah, ini akan kita akselerasi, sedang dibahas ya, apakah goes to Bioetanol 5% atau E5 (Ethanol 5%) dulu, atau goes to Bioetanol 2,5% dulu, mungkin Pertamina sedang diskusi untuk hal ini, karena resource kita yang menyediakan bioetanol itu tidak banyak," jelasnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Pertamina-PLN Tagih Dana Kompensasi BBM dan Listrik, Nilainya Tembus Rp53,8 T
Eniya menambahkan, program campuran bioetanol untuk BBM sendiri sudah ada. Namun hingga saat ini pencapaiannya masih nihil.
"Nah, dari dulu program bioetanol ini sudah ada, regulasi di Kementerian ESDM sudah banyak, bahkan sampai 2025 harusnya kita sudah capai 20% bioetanol, tetapi sama sekali sampai sekarang nol," tutup Eniya.
(nng)