Bahlil Bicara Jujur Soal Hilirisasi RI: Belum Berkeadilan 100%
Jum'at, 12 Juli 2024 - 13:43 WIB
loading...
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi dalam hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investasi dalam hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Padahal setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat.
"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Kedua Kalinya Smelter di Morowali Meledak, Pengamat Sebut Teknologi China Ecek-ecek
Bahlil menjelaskan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.
Baca Juga: Hilirisasi Kerek Nilai Ekspor, Luhut Prediksi Sumbangan dari Nikel Rp1.221 Triliun
Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.
"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.
Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.
Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.
"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," ujarnya
Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Menurutnya ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.
"Karena ada juga yang malas. Saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu, pendapatan mereka minimum per bulan Rp30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," tutur Bahlil.
"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Bahlil saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga: Kedua Kalinya Smelter di Morowali Meledak, Pengamat Sebut Teknologi China Ecek-ecek
Bahlil menjelaskan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.
"Pasti. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.
Baca Juga: Hilirisasi Kerek Nilai Ekspor, Luhut Prediksi Sumbangan dari Nikel Rp1.221 Triliun
Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.
"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti daripada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," ujarnya.
Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.
Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.
"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," ujarnya
Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Menurutnya ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.
"Karena ada juga yang malas. Saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu, pendapatan mereka minimum per bulan Rp30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," tutur Bahlil.
(akr)
Lihat Juga :
