Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Pengamat: Blunder!
loading...
Pengamat menilai Muhammadiyah terima kelola tambang hal yang blunder. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat UGM Fahmy Radhi mengaku terkejut dengan keputusan Muhammadiyah yang menyatakan akan menerima tawaran izin kelola pertambangan atau IUP yang telah ditawarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.
"Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).
Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.
"Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. Sebab, domainnya itu adalah pendidikan.
"Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy.
Fahmy pun menyoroti pernyataan dari Muhammadiyah yang fokus terhadap dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli terhadap hal itu.
Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.
"Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak akan melakaukan reklamasi karena biayanya cukup besar. bahkan biaya lebih dari keuntungan yang didapat," ujarnya
"Saya sebenarnya agak terkejut dengan keputusan Muhammadiyah menerima (IUP). Karena Muhammadiyah biasanya selama ini kalau mengambil keputusan sangat rasional dan berdasarkan pada kajian-kajian," jelasnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (25/7/2024).
Bahkan Fahmy menilai keputusan Muhammadiyah menerima tawaran itu sebagai suatu hal yang blunder.
"Tapi saya kira keputusannya menurut saya blunder. Kenapa blunder? Karena seperti yang saya sampaikan bahwa itu bukan domain dari Muhammadiyah," imbuhnya.
Menurutnya, Muhammadiyah tidak pernah memiliki pengalaman dalam mengelola bisnis tambang. Sebab, domainnya itu adalah pendidikan.
"Kalau mengelola pendidikan, rumah sakit itu sudah menjadi domainnya. Tapi untuk tambang, itukan belum pernah sama sekali," tegas Fahmy.
Fahmy pun menyoroti pernyataan dari Muhammadiyah yang fokus terhadap dampak pengelolaan tambang kepada lingkungan. Pasalnya, saat ini masih banyak perusahaan tambang yang peduli terhadap hal itu.
Misalnya saja, lanjut Fahmy, perusahaan batu bara yang tidak melakukan reklamasi lahan tambang. Sebab, biaya reklamasi itu lebih besar daripada keuntungan yang didapat.
"Sebagian besar pengusahan tamabang itu tidak akan melakaukan reklamasi karena biayanya cukup besar. bahkan biaya lebih dari keuntungan yang didapat," ujarnya
Explore More