Bagi-bagi Izin Tambang Dikhawatirkan Rusak Tata Kelola Sektor Minerba
Selasa, 30 Juli 2024 - 21:40 WIB
loading...
Pengelolaan tambang di bawah bendera ormas dikhawatirkan bisa rusak tata kelola sektor minerba. Foto/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku prihatin dengan sikap sejumlah organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mulai ikut-ikutan ingin mengelola tambang. Ia khawatir, fenomena ini akan merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.
"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, dimana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebutghonimah(harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujung nya umat tidak terurus," jelas Mulyanto dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (30/7/2024).
Ia menjelaskan, setelah NU dan Muhammadiyah, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.
Baca Juga : 4 Ormas Besar Keagamaan yang Kepincut 'Godaan' Tambang dari Jokowi
Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta Pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.
"Fenomena ini seperti kisah Perang Uhud, dimana kaum Muslimin beramai-ramai turun dari bukit Uhud untuk berebutghonimah(harta rampasan perang), dan meninggalkan tugas pokok pos penjagaan. Ujung-ujung nya umat tidak terurus," jelas Mulyanto dikutip dari laman resmi DPR RI, Selasa (30/7/2024).
Ia menjelaskan, setelah NU dan Muhammadiyah, kini Ormas Persatuan Islam (PERSIS) pun menyatakan ingin mengelola tambang. Bahkan MUI tengah mengkaji untuk ikut memanfaatkan peluang ini.
Baca Juga : 4 Ormas Besar Keagamaan yang Kepincut 'Godaan' Tambang dari Jokowi
Mulyanto menilai kondisi ini sangat rawan karena bisa menimbulkan kecemburuan di antara ormas, karena bisa jadi berikutnya ormas pemuda dan ormas lain akan ikut minta konsesi tambang. Oleh karena itu, ia minta Pemerintah dan pimpinan ormas mengkaji ulang kebijakan ini.
Lihat Juga :