Soal Demurrage Rp294,5 M, Megawati Ingatkan Jangan Mengandalkan Impor Beras
Rabu, 31 Juli 2024 - 13:38 WIB
loading...
Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara tegas meminta agar pemerintah tidak mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Pesan itu sejalan dengan ramainya kasus demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
"Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana," ujar Megawati, dikutip Rabu (31/7/2024).
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden Indonesia ke-5 ini juga menyebut negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi sekedar mengandalkan impor.
Baca Juga: Megawati Sebut Hukum di Indonesia Diobrak-abrik Kekuasaan
Senada, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan-gaungkan oleh pemerintah. Yusuf menyoroti menurunya, produksi nasional beras dari Januari-Juli 2024 yang diperkirakan anjlok hingga 13,3% atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
“Jatuhnya produksi beras nasional di semester I-2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir," ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan bahwa sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Yusuf mengungkapkan, pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton namun di tahun 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.
"Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el-nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi," ungkap Yusuf.
Meski demikian, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim bahwa kenaikan harga beras semata karena faktor el-nino. Yusuf meyakini, kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam 3 tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.
"Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp 11.750 per kg, maka di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp 12.650 per kg, di awal 2024 mencapai di Rp 14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg," jelas Yusuf.
Sebagai informasi, kritik Megawati agar negara tidak lagi mengandalkan impor beras, sejalan dengan mencuatnya dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri.
Baca Juga: Megawati Waswas Lihat Utang Negara Tembus Rp8.353 Triliun, Rupiah Makin Loyo
Dalam penjelasannya Tim Riviu menyebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.
"Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya kemana," ujar Megawati, dikutip Rabu (31/7/2024).
Megawati mengingatkan kepada semua pihak agar fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden Indonesia ke-5 ini juga menyebut negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi sekedar mengandalkan impor.
Baca Juga: Megawati Sebut Hukum di Indonesia Diobrak-abrik Kekuasaan
Senada, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan-gaungkan oleh pemerintah. Yusuf menyoroti menurunya, produksi nasional beras dari Januari-Juli 2024 yang diperkirakan anjlok hingga 13,3% atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2023.
“Jatuhnya produksi beras nasional di semester I-2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir," ujar Yusuf.
Yusuf menjelaskan bahwa sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Yusuf mengungkapkan, pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton namun di tahun 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.
"Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el-nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan tahun 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi," ungkap Yusuf.
Meski demikian, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim bahwa kenaikan harga beras semata karena faktor el-nino. Yusuf meyakini, kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam 3 tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.
"Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp 11.750 per kg, maka di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp 12.650 per kg, di awal 2024 mencapai di Rp 14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg," jelas Yusuf.
Sebagai informasi, kritik Megawati agar negara tidak lagi mengandalkan impor beras, sejalan dengan mencuatnya dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri.
Baca Juga: Megawati Waswas Lihat Utang Negara Tembus Rp8.353 Triliun, Rupiah Makin Loyo
Dalam penjelasannya Tim Riviu menyebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.
Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.
(nng)
Lihat Juga :
