Megawati Waswas Lihat Utang Negara Tembus Rp8.353 Triliun, Rupiah Makin Loyo
loading...
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkhawatirkan utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.353,02 triliun hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti utang pemerintah yang kini mencapai Rp8.353,02 triliun. Ditambah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) di posisi Rp16.286/USD juga menjadi perhatian Presiden ke-5 RI tersebut.
Menurut Megawati, kondisi perekonomian tanah air saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo , di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar, dimana Ia membandingkan ketika saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia.
"Saya waktu sebagai Presiden, disuruh menangani BLBI, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), 3000-an kredit macet loh, tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF," tutur Megawati.
"Tapi ini sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, siapa yang ngurusin ya?," imbuhnya.
Selain itu, Megawati juga mengkhawatirkan bila melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. "Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang ditekan terus, padahal itu sudah mau 16 ribu sekian. Itu sudah mengkhawatirkan menurut saya," ucap Megawati.
Menurutnya, melambungnya nilai rupiah perlu dipantau dan dibahas, terlebih bunga utang Indonesia telah melambung tinggi. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.
"Nah inikan harus ada pemantauan itu, harus ada diskusi. Utang kita ini sekarang, saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja bunganya sudah sekitar Rp164 triliun, kalau salah tolong dibetulkan," ucap Megawati.
"Lah, bayangin itu bunga loh, terus mau gimana nih, gitu loh. Dengan demikian, kita juga mestinya melihat apa sih yang menjadi masalah?" tandasnya.
Sebagai informasi berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.
Menurut Megawati, kondisi perekonomian tanah air saat ini sangat mengkhawatirkan. Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato kebangsaan di acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo , di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Megawati merasa jumlah tersebut sudah terlalu besar, dimana Ia membandingkan ketika saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia.
"Saya waktu sebagai Presiden, disuruh menangani BLBI, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), 3000-an kredit macet loh, tapi saya jalankan selesai. Saya sampai diberi award karena kok bisa Indonesia bayar utang IMF," tutur Megawati.
"Tapi ini sekarang keadaan begini, saya sendiri mikir, siapa yang ngurusin ya?," imbuhnya.
Selain itu, Megawati juga mengkhawatirkan bila melihat nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar. "Kita tahu toh yang namanya dolar aja sekarang ditekan terus, padahal itu sudah mau 16 ribu sekian. Itu sudah mengkhawatirkan menurut saya," ucap Megawati.
Menurutnya, melambungnya nilai rupiah perlu dipantau dan dibahas, terlebih bunga utang Indonesia telah melambung tinggi. Megawati tidak ingin pemerintah punya utang yang bertumpuk.
"Nah inikan harus ada pemantauan itu, harus ada diskusi. Utang kita ini sekarang, saya dengar kalau untuk bayar yang sekarang saja bunganya sudah sekitar Rp164 triliun, kalau salah tolong dibetulkan," ucap Megawati.
"Lah, bayangin itu bunga loh, terus mau gimana nih, gitu loh. Dengan demikian, kita juga mestinya melihat apa sih yang menjadi masalah?" tandasnya.
Sebagai informasi berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) posisi utang pemerintah sampai dengan Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.338,43 triliun.
(akr)
Explore More