Proyek Molor Infrastruktur Dasar IKN Jadi Warisan ke Prabowo-Gibran
Jum'at, 02 Agustus 2024 - 22:39 WIB
loading...
Plt. Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menitipkan, sejumlah pembangunan infrastruktur dasar IKN yang molor dari target kepada pemerintahan selanjutnya Prabowo-Gibran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menitipkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar IKN kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka .
Baca Juga: Bandara VVIP IKN Batal Digunakan 17 Agustus, Ini Alasannya
Basuki menjelaskan, hal ini karena beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung pada Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.
"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," ujar Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).
Terkait hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibukota baru tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yanh bertugas ke IKN.
"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," tambah Basuki.
Baca Juga: Pembiayaan IKN dari APBN Tersisa Rp10 Triliun, Investor Asing Belum Juga Masuk
Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.
Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.
Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.
Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.
Jika mengacu pada target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
Baca Juga: Bandara VVIP IKN Batal Digunakan 17 Agustus, Ini Alasannya
Basuki menjelaskan, hal ini karena beberapa infrastruktur dasar belum bisa terbangun hingga Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) rampung pada Oktober 2024 mendatang. Infrastruktur tersebut misalnya sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.
"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," ujar Basuki di Kantornya, Jumat (2/8/2024).
Terkait hunian, Basuki mengatakan, kedepan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibukota baru tersebut. Mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yanh bertugas ke IKN.
"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," tambah Basuki.
Baca Juga: Pembiayaan IKN dari APBN Tersisa Rp10 Triliun, Investor Asing Belum Juga Masuk
Sekedar informasi tambahan, plafon pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.
Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20% dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS yang akan dipindahkan, sedangkan sisanya mengandalkan pembiayaan dari investor.
Jika dihitung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam 3 termin, rinciannya batch 1 Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.
Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga totalnya dari ketiga paket tersebut APBN yang dikeluarkan Rp83,42 triliun.
Jika mengacu pada target Pemerintah yang hanya menggunakan 20% APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari kebutuhan biaya Rp466 triliun proyeksi kebutuhan bangun IKN. Maka dipastikan plafon pembiayaan APBN ke proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.
(akr)
Lihat Juga :
