Wapres Kritisi Lambatnya Pengembangan Energi Panas Bumi

JAKARTA - Pengembangan panas bumi (geothermal) sebagai energi ramah lingkungan bukan hal baru di Indonesia. Namun, sejak puluhan tahun lalu pengembangan energi panas bumi dinilai masih lambat dan perlu dipacu.

"Geothermal ini bukan hal yang baru. Sejak 35 tahun lalu sudah ada yang beroperasi tapi kemajuannya lambat banget," ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk "Making Geothermal the Energy of Today" di JCC, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Wapres mentatakan, sejak puluhan tahun lalu memang sudah ada pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang dikembangkan di Indonesia. Di antaranya adalah PLTP Dieng di Wonosobo, PLTP Lahendong di Sulawesi Utara dan PLTP Patuha di Jawa Barat. Meski begitu, perkembangan pembangunan PLTP masih cukup lambat karena total kapasitas terpasang pembangkit geothermal baru mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW).

"Kita mulai sudah puluhan tahun lamanya. Jadi kalau kita bisa mengatakan, perkembangan ini lambat banget karena sudah 35 tahun lamanya," tandas JK.

Ia menyebut, lambatnya pengembangan energi panas bumi bukan soal teknologi maupun terkait pinjaman perbankan kepada pengembang. Dia menyebut hambatan pengembangan panas bumi maupun energi baru terbarukan lainnya berada di regulasi pemerintah termasuk proses perizinan.

Untuk itu, imbuhnya, pemerintah akan bergerak cepat supaya masalah regulasi dan perizinan dapat dipangkas agar tidak menghambat pengembangan panas bumi. JK beranggapan, pengembangan pembangkit berbasis energi bersih harus didorong sebanyak mungkin guna menekan tingkat polusi udara.

"Seperti di DKI Jakarta, di samping mobil, salah satu sebab karena polusi cerobong dari pembangkit batu bara. Untuk itu, perlu meningkatkan renewable energy seperti geothermal, hydro, surya, angin dan biofuel supaya lebih baik lagi," kata dia.