Kemenkeu Segera Miliki 95,9% Saham Tuban Petro

JAKARTA - Pemerintah akan mengambil alih mayoritas saham milik PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro) sebagai kompensasi atas ketidakmampuan perusahaan membayar utang ke pemerintah. Pengambilalihan itu dilakukan melalui konversi utang Multi Years Bond (MYB) menjadi saham.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Racwatarwata mengatakan, saat ini Kementerian Keuangan memiliki saham 70% di Tuban Petro. Pascakonversi tuntas, pemerintah akan memiliki 95,9% saham di Tuban Petro.

"Pada akhirnya nanti 100% penguasaan aset ada di tangan pemerintah. Akan dikembangkan dengan langkah selanjutnya untuk pemanfaatan," ujar Isa di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Menurutnya, langkah pengambilalihan ini dilakukan untuk menyelamatkan piutang serta optimalisasi aset negara. Oleh karenannya, penyelesaian utang melalui konversi diharapkan bisa menuntaskan kendala-kendala yang menghambat Tuban Petro, terutama dari sisi struktur permodalan dan keuangan.

"Kalau kita selesaikan dengan pengembalian uang barang dari pemilik lama tidak akan bisa diperoleh. Aset kita tidak bisa dimanfaatkan dengan baik, ini dilema yang harus dipecahkan. Kita punya aset, pemilik lama tidak bisa bayar kita manfaatkan saja," jelasnya.

Isa menanbahkan, langkah konversi ini bahkan sudah ia masukan dalam Undang Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Diharapkan langkah konversi ini bisa segera rampung secepatnya.

Sebab, lanjut Isa, apabila aset petrokimia dimanfaatkan secara optimal maka akan memiliki potensi penghematan sampai Rp5 triliun per tahun. Dengan aktivitas produksi tersebut maka peningkatan yang disumbang oleh industri ini bisa mencapai 35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, keuntungan lain didapatkan pemerintah apabila mampu memaksimalkan Tuban Petro ini membuka lapangan pekerjaan baru. Sebanyak 14.500 orang dapat dipekerjakan dengan baik, dan sekitar 12.900 orang akan mampu membuat kontribusi pendapatan rumah tangga meningkat.

"Sekitar 39% khusus pendapatan rumah tangga. Kemudian pemerintah akan mendapatkan setoran pajak, karena PT TPI group akan dapatkan keuntungan, USD1,9 miliar ekspektasi kami dari hitungan-hitungan," jelasnya.