Anggaran PUPR Dibabat Jadi Rp75,63 Triliun, Basuki Singgung Jokowi

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan soal pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Nilai tersebut turun drastis dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.

Penurunan pagu anggaran tersebut menurutnya hal yang biasa dalam transisi pemerintahan. Basuki menyinggung soal pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya Rp75 triliun.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada Presiden terpilih untuk mengalokasikan," kata Basuki saat ditemui di kantornya, Selasa (20/8/2024).

Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN di 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?

Menurut dia penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sengaja dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan program prioritasnya.

Meski demikian, Basuki mengatakan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 tersebut masih berupa pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran tersebut bisa ditambah, tergantung arah program presiden terpilih Prabowo - Gibran.

"Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, dan Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program," tambahnya.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa program pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan jauh lebih kecil dari jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan APBN totalnya hanya 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran Pemerintah akan lebih banyak ada dukungan konstruksi yang bakal dikerjasamakan dengan badan usaha.

Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.

Sektor Sumber Daya Air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era Pemerintahan Jokowi, pembangunan irigasi baru maupun yang sedang dalam konstruksi dengan tota 17 ribu hektare.

Baca Juga: Daftar Anggaran Belanja Jumbo Kementerian/Lembaga di Tahun Pertama Pemerintah Prabowo

Sektor Cipta Karya akan dialokasikan anggaran untuk beberapa program, seperti pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Sektor perumahan akan dikerjakan beberapa program seperti pembangunan hunian vertikal atau rusun regular untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana program Presiden terpilih Prabowo Subianto.