Implementasi Penurunan Harga Gas Terkendala Teknis Lapangan

JAKARTA - Badan usaha hilir gas meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan kelonggaran terkait implementasi penurunan harga gas industri sebesar USD6 per MMBTU.

Pasalnya, implementasi teknis di lapangan belum siap karena harus mengubah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) baik dengan konsumen maupun dengan produsen di hulu migas.

“Secara teknis badan usaha juga harus melakukan renegosiasi terkait tarif tol fee dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta pengaturan teknis lapangan untuk badan usaha yang memiliki banyak pemasok dan hal-hal tenis lainnya. Disamping itu, badan usaha juga harus menyesuaikan volume dengan konsumen yang mendapatkan fasilitas penurunan harga,” ujar Ketua Indonesia Natural Gas Trader Association (INGTA) Eddy Asmanto saat diskusi online bareng BPH Migas, di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Menurut dia, batas waktu implementasi yang hanya satu bulan tidak cukup membereskan satu persatu permasalahan di lapangan. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 89 tahun 2020 terkait dengan rentang waktu penyesuaian tarif pengangkutan wajib diselesaikan paling lambat 1 bulan sejak Kepmen berlaku pada 13 April 2020 yaitu selesai pada 13 Mei 2020.

Sementara sesuai Kepmen ESDM No. 91 Tahun 2020 terkait dengan rentang waktu penyesuaian tarif pengangkutan, wajib diselesaikan paling lambat 1 bulan sejak Kepmen berlaku yaitu 22 April 2020 dan wajib selesai pada 22 Mei 2020. “Batas waktu implementasi yang hanya satu bulan secara teknis sulit untuk dipenuhi,” tandasnya.

Selain itu, badan usaha meminta adanya penyelarasan ketentuan antara Kepmen tersebut dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (SDM) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Pasalnya sesuai dengan pernyataan dari Kementeraian ESDM bahwa pendapatan badan usaha hilir tidak akan dikurangi.

“Disini belum ada kejelasan mengenai bentuk dan besaran insentif, pengenaan PPN atas biaya penyaluran gas bumi, dan ketentuan lainnya,” ungkapnya.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa akan menindaklanjuti lebih lanjut terkait kelonggaran yang diinginkan oleh badan usaha hilir gas. Pasalnya secara kenyataan, secara teknis memang masig sulit untuk diimplementasikan di lapangan.

“Secara teknis masih terjadi kendala. Begitu juga dengan indentifikasi ruas transmisi yang terdampak dengan Permen dan Kepmen,” tandasnya.

Sementara itu, Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan bahwa terkait tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa menjadi kewenangan BPH Migas sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dengan demikan, badan usaha hilir gas dari membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan implementasi regulasi, termasuk penyesuaian perhitungan teknis yang timbul. Sebab, kondisi badan usaha saat ini juga terpukul akibat pandemi Covid-19.

“Memang waktu satu bulan yang diberikan sangat sempit. Sementara penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa masih menggunakan ketetapan BPH Migas,” tandasnya.