ESDM : Pembentukan Satgas Tambang Ilegal Belum Terealisasi, Nih Sebabnya?
loading...
ESDM mengatakan pembentukan satgas telah lama diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Suswantono mengungkapkan kabar terbaru pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) untuk semua sektor di Kementerian ESDM.
Bambang mengatakan soal pembentukan Ditjen Gakkum ini telah lama diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.
"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau nggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB sampai sekarang belum terealisasi," jelasnya saat rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta (27/8/2024).
Kemudian untuk pembentukkan Satgas Gakkum, Bambang bilang, juga telah dirapatkan pada November tahun lalu bersama Mahfud MD yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan telah dibuat juga draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM.
Dikatakan Bambang, dalam Satgas itu nantinya ada empat bidang yaitu sektor tambang ilegal atau ilegal mining di mana Dirjen Minerba menjadi leading sektor, kemudian pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling di mana Dirjen Migas sebagai leading sektor. Kemudian ketiga, distribusi bahan bakar disitu Kepala BPH Migas sebagai leading sektor dan keempat listrik di mana Dirjen Gatrik menjadi leading sektor.
Bambang juga menambahkan bahwa draft yang dibuat untuk Satgas Gakkum itu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri dan KPK. Katanya, hal ini juga sudah diajukan ke Mensesneg, dalam hal ini deputi perundang-undangan.
"Saat ini kami masih menunggu percepatan Satgas Gakkum disamping kita menunggu Ditjen Gakkum di kementerian ESDM," pungkasnya.
Bambang mengatakan soal pembentukan Ditjen Gakkum ini telah lama diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.
"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau nggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB sampai sekarang belum terealisasi," jelasnya saat rapat kerja Menteri ESDM bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta (27/8/2024).
Kemudian untuk pembentukkan Satgas Gakkum, Bambang bilang, juga telah dirapatkan pada November tahun lalu bersama Mahfud MD yang kala itu masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dan telah dibuat juga draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM.
Dikatakan Bambang, dalam Satgas itu nantinya ada empat bidang yaitu sektor tambang ilegal atau ilegal mining di mana Dirjen Minerba menjadi leading sektor, kemudian pengeboran minyak ilegal atau ilegal drilling di mana Dirjen Migas sebagai leading sektor. Kemudian ketiga, distribusi bahan bakar disitu Kepala BPH Migas sebagai leading sektor dan keempat listrik di mana Dirjen Gatrik menjadi leading sektor.
Bambang juga menambahkan bahwa draft yang dibuat untuk Satgas Gakkum itu melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI, Polri dan KPK. Katanya, hal ini juga sudah diajukan ke Mensesneg, dalam hal ini deputi perundang-undangan.
"Saat ini kami masih menunggu percepatan Satgas Gakkum disamping kita menunggu Ditjen Gakkum di kementerian ESDM," pungkasnya.
(fch)
Explore More