Kemenkeu : Sektor Sawit Sumbang Rp88,7 Triliun untuk APBN
loading...
Kemenkeu mengungkapkan sektor menyumbang terhadap penerimaan negara hingga Rp88,7 triliun sepanjang 2023. Foto/Dok. MPI
A
A
A
BELITUNG TIMUR - Analis Kebijakan Madya Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKPN BKF) Kementerian Keuangan, Nursidik Istiawan, mengungkapkan besaran kontribusi sektor sawit untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat ada sumbangsih sebesar Rp88,7 triliun dari sektor sawit sepanjang 2023.
Nursidik mengemukakan pada 2023 sumbangan APBN di sektor sawit paling besar datang dari pajak sebesar Rp50,2 triliun. Lalu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pungutan ekspor sebesar Rp32,4 triliun dan bea keluar Rp6,1 triliun.
"Peningkatan pajak pada 2023 sebesar Rp50,2 triliun. PNBP itu Rp32,4 triliun dan bea keluar sebesar Rp6,1 triliun. Ini ada impact penerimaan negara yang terjadi diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan," ucap Nursidik dalam acara diskusi 'Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian' di Belitung Timur, Bangka Belitung, dikutip Rabu (28/8/2024).
Lebih lanjut, Nursidik menuturkan kontribusi sektor sawit pada APBN akan memberi feedback bagi para pelaku industri di lapangan. Bentuk dukungan APBN tersebut berupa insentif biodiesel senilai Rp18,5 triliun, peremajaan Rp1,7 triliun, riset Rp0,1 triliun, dan lainnya Rp0,5 triliun.
"Secara APBN kita berhasil mengumpulkan pungutan eskpor sebesar Rp32,4 triliun. Itu pungutan ekspor nantinya juga akan ada feedback kepada pelaku industri di lapangan," jelas Nursidik.
"Kita berusaha untuk menghasilkan penerimaan negara bisa dikembalikan kepada para pelaku industri tersebut. Yaitu melalui peremajaan, promosi, penelitian, sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Nursidik mengatakan ada pergeseran dari sisi ekspor di sektor sawit. Sejak 2011, ekspor sawit didominasi oleh produk turunan dan kondisi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
"Ini menunjukkan hilirisasi sawit di Indonesia berkembang dengan baik. Sebagai perbandingan di 2023, ekspor sawit 10 persen sedangkan produk turunan 90 persen," tukasnya.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
Nursidik mengemukakan pada 2023 sumbangan APBN di sektor sawit paling besar datang dari pajak sebesar Rp50,2 triliun. Lalu dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa pungutan ekspor sebesar Rp32,4 triliun dan bea keluar Rp6,1 triliun.
"Peningkatan pajak pada 2023 sebesar Rp50,2 triliun. PNBP itu Rp32,4 triliun dan bea keluar sebesar Rp6,1 triliun. Ini ada impact penerimaan negara yang terjadi diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan," ucap Nursidik dalam acara diskusi 'Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian' di Belitung Timur, Bangka Belitung, dikutip Rabu (28/8/2024).
Lebih lanjut, Nursidik menuturkan kontribusi sektor sawit pada APBN akan memberi feedback bagi para pelaku industri di lapangan. Bentuk dukungan APBN tersebut berupa insentif biodiesel senilai Rp18,5 triliun, peremajaan Rp1,7 triliun, riset Rp0,1 triliun, dan lainnya Rp0,5 triliun.
"Secara APBN kita berhasil mengumpulkan pungutan eskpor sebesar Rp32,4 triliun. Itu pungutan ekspor nantinya juga akan ada feedback kepada pelaku industri di lapangan," jelas Nursidik.
"Kita berusaha untuk menghasilkan penerimaan negara bisa dikembalikan kepada para pelaku industri tersebut. Yaitu melalui peremajaan, promosi, penelitian, sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia," tambahnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Nursidik mengatakan ada pergeseran dari sisi ekspor di sektor sawit. Sejak 2011, ekspor sawit didominasi oleh produk turunan dan kondisi ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.
"Ini menunjukkan hilirisasi sawit di Indonesia berkembang dengan baik. Sebagai perbandingan di 2023, ekspor sawit 10 persen sedangkan produk turunan 90 persen," tukasnya.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
(fch)
Explore More