Prabowo-Gibran Bakal Dirikan Kementerian Perumahan, Terpisah Dengan PUPR

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan. Katanya, hal ini juga telah disetujui oleh Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," jelasnya dalam Acara Dialog bertemakan Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang digelar di Hutan Kota Plataran, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).



Hashim yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, menuturkan, pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah pemisahan ini, lanjut Hashim, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengembangkan pembangunan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," tegasnya.

Hashim menambahkan, dalam program sementara, Prabowo juga telah setuju dengan pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun.

"2 juta unit di pedesaan itu nanti konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDES. Perusahaan kontraktor Kongborat dilarang untuk masuk ke bidang ini," urainya.

Dikatakan Hashim, hal ini dilakukan untuk mendorong, mengembangkan UMKM dan menciptakan kelas menengah atau middle class yang baru. Sebab berdasarkan informasi yang didapatnya, kelas menengah Indonesiaa saat ini mengalami penurunan.

"Ada statement dari pemerintah, kelas menengah Indonesia berkurang kurang lebih 9 juta orang. Prabowo Gibran ingin kembangkan dan ingin membesarkan kelas menengah kita. Dan ini akan dari UMKM, BUMDES, ini akan jadi nanti salah satu penggerak," imbuhnya.

Tidak hanya perumahan, lanjut Hashim, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berencana membangun 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

Baca Juga : Dorong Kelas Menengah Beli Hunian, Diskon PPN Rumah DTP Kembali Jadi 100%

"Nah angka itu adalah angka tahunan ya. 2 juta rumah setiap tahun di pedesaan, 1 juta apartemen, unit apartemen di kota setiap tahun. Dan kita sudah lihat kesempatan-kesempatan yang luar biasa," terang Hashim.

Diakui Hashim, hal ini bukanlah ide baru lantaran sudah lama pernah disampaikan. Sebab, sampai saat ini salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh sektor perumahan yaitu terkait pengadaan tanah atau pengadaan lahan.

"Nah kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat," tutupnya.