Gelar RUPS, MNC Rombak Direksi dan Angkat Komisaris dari Warga Inggris

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk , (MNCN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2020. Adapun terdapat lima agenda yang dibahas, salah satunya perombakan Direksi dan Komisaris.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan RUPS memutuskan merombak beberapa jajaran Direksi serta Komisaris. Adapun jajaran Direksi yang diganti adalah Angela Tanoesoedibjo dikarenakan menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Kreatif (Wamenparekraf) serta Arya Sinulingga yang diangkat menjadi Staf Khusus Menteri BUMN.

"Direksi perseroan yang harus mundur yang sebetulnya sejak tahun lalu yaitu Angela Tanoesoedibjo yang diangkat menjadi Wamenparekraf. Kemudian, Arya Sinulingga yang diangkat menjadi stafsus menteri BUMN karena jabatan mau tidak mau harus mundur dari direksi perseroan," kata Hary di Gedung iNews, Jakarta, Rabu (26/8/2020).

Selain perombakan direksi, terdapat pengunduran diri dari komisaris. Disamping itu, perseroan juga mengangkat direksi yang berkewarganegaraan Inggris. (Baca juga: Resmi Jadi Terpidana, Maguire Dicoret Jadi Skuad Timnas Inggris )

"Ada pengunduran diri komisaris independen Ahmad Baharudin, tentunya karena beliau sibuk yang juga sebagai komisaris di salah satu BUMN, makanya diganti dengan komisaris independen yang baru seorang warga negara Inggris yang berpengalaman capital market Indonesia dan luar negeri," jelasnya.

Sementara itu MNC juga memutuskan untuk tidak membagikan dividen perseroan pada tahun 2019. Sebagian keuntungan operasional perusahaan itu akan digunakan untuk menurunkan beban utang sebesar Rp1 triliun yang jatuh tempo pada tahun 2020. (Baca juga: Utang Pemerintah Makin Numpuk, Sri Mulyani: Masih Aman! )

Dia menyatakan seluruh pemegang saham setuju dengan keputusan itu karena mengingat situasi pandemi virus corona atau Covid-19 yang melanda Indonesia belum diketahui kapan akan berakhir.

"Apabila situasi Covid sudah mulai mereda bisa sewaktu-sewaktu dibagikan dividen intern, yang tentunya tidak harus menunggu RUPS tahun depan. Jadi diputuskan untuk menurunkan utang sampai Rp1 triliun dari hasil keuntungan tahun 2019," tandasnya.