CHED ITB-AD: Disorientasi Jokowi dalam Pengendalian Produk Hasil Tembakau
Kamis, 12 September 2024 - 07:42 WIB
loading...
A
A
A
Dalam konteks peralihan kekuasaan, Mukhaer menyarankan beberapa langkah konkret untuk pengendalian tembakau yang lebih efektif pada akhir tahun 2024.
"Diperlukan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang lebih signifikan, termasuk untuk rokok elektronik dan tembakau iris, serta kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) minimal 25% per tahun untuk semua jenis rokok. Selain itu, struktur tarif CHT perlu disederhanakan menjadi 5 lapisan, kemudian 3 lapisan," kata Mukhaer.
Baca Juga: Limbah Filter Rokok Jadi Bahan Modifikasi Aspal? Begini Hasil Penelitian Mahasiswa ITS
Selain itu, Mukhaer merekomendasikan revisi ketentuan pengawasan harga transaksi pasar menjadi 100% dari harga jual eceran yang ditetapkan. Desain ulang pita cukai agar tidak menutupi Peringatan Kesehatan Bergambar atau memberlakukan Digital Stamp juga dinilai penting, di samping integrasi pemantauan harga transaksi pasar rokok dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Tantangan ini harus segera dijawab oleh pemerintah berikutnya agar masa depan Indonesia, terutama dalam konteks bonus demografi, tidak tergadai oleh kepentingan industri rokok," tutup Mukhaer.
"Diperlukan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang lebih signifikan, termasuk untuk rokok elektronik dan tembakau iris, serta kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) minimal 25% per tahun untuk semua jenis rokok. Selain itu, struktur tarif CHT perlu disederhanakan menjadi 5 lapisan, kemudian 3 lapisan," kata Mukhaer.
Baca Juga: Limbah Filter Rokok Jadi Bahan Modifikasi Aspal? Begini Hasil Penelitian Mahasiswa ITS
Selain itu, Mukhaer merekomendasikan revisi ketentuan pengawasan harga transaksi pasar menjadi 100% dari harga jual eceran yang ditetapkan. Desain ulang pita cukai agar tidak menutupi Peringatan Kesehatan Bergambar atau memberlakukan Digital Stamp juga dinilai penting, di samping integrasi pemantauan harga transaksi pasar rokok dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Tantangan ini harus segera dijawab oleh pemerintah berikutnya agar masa depan Indonesia, terutama dalam konteks bonus demografi, tidak tergadai oleh kepentingan industri rokok," tutup Mukhaer.
(nng)
Lihat Juga :
