CHED ITB-AD: Disorientasi Jokowi dalam Pengendalian Produk Hasil Tembakau
Kamis, 12 September 2024 - 07:42 WIB
loading...
Senior Advisor Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Mukhaer Pakkanna. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Jokowi selama sepuluh tahun dinilai mengalami disorientasi dalam kebijakan pengendalian produk hasil tembakau. Hal ini diperkirakan akan berlanjut di rezim berikutnya, karena visi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden Probowo-Gibran tidak mencantumkan kebijakan pengendalian tembakau secara jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terkait bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas.
Senior Advisor Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan tingginya prevalensi perokok anak dan masyarakat miskin sebelum pergantian rezim pada Oktober 2024 merupakan bukti nyata dari kegagalan pengendalian tembakau di era Jokowi.
"Selama 10 tahun terakhir, pemerintah tidak mampu meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanyalah sekedar wacana dalam RPJMN, sementara rokok masih mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Kenaikan tarif cukai pun tidak konsisten sesuai dengan standar WHO," ujar Mukhaer dalam pernyataannya, Kamis (12/9/2024).
Baca Juga: Cium Ada Titipan Asing, KNPK Tolak Rancangan Permenkes Pengamanan Produk Tembakau
Mukhaer juga menyoroti campur tangan industri rokok melalui lobi politik dan program tanggung jawab sosial (CSR) yang masih masif.
"Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia mencapai 84 poin, menandakan kuatnya intervensi industri rokok dalam mencegah pengendalian yang lebih ketat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif," tambahnya.
Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 65,7 juta orang, dengan 67 persen di antaranya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Senior Advisor Center of Human and Economic Development Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (CHED ITB-AD) Mukhaer Pakkanna mengatakan tingginya prevalensi perokok anak dan masyarakat miskin sebelum pergantian rezim pada Oktober 2024 merupakan bukti nyata dari kegagalan pengendalian tembakau di era Jokowi.
"Selama 10 tahun terakhir, pemerintah tidak mampu meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC). Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) hanyalah sekedar wacana dalam RPJMN, sementara rokok masih mudah diakses oleh anak-anak dan remaja. Kenaikan tarif cukai pun tidak konsisten sesuai dengan standar WHO," ujar Mukhaer dalam pernyataannya, Kamis (12/9/2024).
Baca Juga: Cium Ada Titipan Asing, KNPK Tolak Rancangan Permenkes Pengamanan Produk Tembakau
Mukhaer juga menyoroti campur tangan industri rokok melalui lobi politik dan program tanggung jawab sosial (CSR) yang masih masif.
"Indeks Gangguan Industri Tembakau di Indonesia mencapai 84 poin, menandakan kuatnya intervensi industri rokok dalam mencegah pengendalian yang lebih ketat, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif," tambahnya.
Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 65,7 juta orang, dengan 67 persen di antaranya berasal dari kelompok masyarakat miskin.
Lihat Juga :
