Pengelolaan Data Penyaluran Pupuk Kementan Diapresiasi KPK

Kamis, 27 Agustus 2020 - 09:36 WIB
loading...
Pengelolaan Data Penyaluran...
Foto: dok/SINDOphoto
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pengelolaan data penyaluran subsidi. Kementan disebut telah memanfaatkan nomor induk kependudukan (NIK) sehingga pupuk subsidi dapat disalurkan secara akurat dan efektif.

Pada gelaran Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) 2020, di Kantor KPK , Jakarta, Rabu (26/8), Ketua KPK Komjen Firli Bahuri menyampaikan bahwa utisilisasi NIK merupakan salah satu program yang menjadi fokus pencegahan korupsi yang diterapkan. Lima program lainnya adalah e-Katalog dan market place pengadaan barang dan jasa; keuangan desa; penerapan manajemen antisuap; online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha; serta reformasi birokrasi. (Baca: Kartu Tani Siap Digelontorkan di Prabumulih)

Kementan sebagai penyelenggara subsidi tani disebut sudah mengedepankan prinsip pendataan berbasis NIK. Berdasarkan hasil pemadanan dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), data Petani di Basis Data SDM Pertanian SIMLUHTAN dan Basis Data pemberian Subsidi Pupuk (e-rdkk) milik Kementan sudah sesuai lebih dari 94%. Saat ini Kementan juga sudah menjalin kerjasama dengan Kemendagri untuk mengakses data NIK untuk melanjutkan pendataan petani.

“Pencatatan data penerimaan bantuan di Kementan sudah sesuai dengan data yang dimiliki Kemendgari. Kementan sudah mengonsolidasikan dua sumber data petani dan memperjuangkan peningkatan distribusi serta penggunaan kartu tani. Di sisi lain, Kementan juga mampu mendorong setiap program yang ditujukan untuk petani menggunakan data sebagai dasar pengambilan kebijakan baik dari perencanaan sampai dengan penyaluran,” kata Firli. (Lihat videonya: 5 Orang di Tangerang tewas Usai Tenggak Miras Oplosan)

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi perkembangan data penerima benih dan pupuk subsidi berbasiskan Nonor Induk Kependudukan (NIK) para petani. Menurut Zudan, data penerima subsidi sudah singkron dengan data lapangan dan database yang dimiliki pencatatan sipil NIK Kemendagri.

“Di Kementan sudah bagus sekali karena 94% data penerima bantuanya sudah sinkron dengan data berbasis NIK. Artinya baik penerima subsidi pupuk maupun subsidi benih sudah berjalan dengan baik,” ujar Zudan.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pupuk merupakan salah satu variabel penting dalam produksi pertanian. “Pertanian kita ini melibatkan 34 juta petani dengan 7,46 juta hektare (ha) sawah, belum termasuk ladang dan lahan lainnya. Semuanya menggunakan pupuk,” ungkap Syahrul. (Sudarsono)
(ysw)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Silmy Karim Dicopot...
Silmy Karim Dicopot dari Komisaris Telkom usai Tersangka KPK
Indonesia Ekspor Pupuk...
Indonesia Ekspor Pupuk Urea ke Australia, Total Nilainya Tembus Rp7 Triliun
Nama Dirjen Bea Cukai...
Nama Dirjen Bea Cukai Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya
Bea Cukai Respons Munculnya...
Bea Cukai Respons Munculnya Nama Dirjen Djaka Budi Utama dalam Dakwaan Kasus Suap Impor
KPK OTT Pejabat Pajak,...
KPK OTT Pejabat Pajak, Purbaya Tak Akan Minta Tolong Presiden
Pegawai Pajak Terjaring...
Pegawai Pajak Terjaring OTT KPK, Purbaya Tegaskan Lakukan Pendampingan
KPK Rincikan Penyitaan...
KPK Rincikan Penyitaan Uang dari Geledah Rumah Silmy Karim
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan...
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Bos Maktour Fuad Hasan Pekan Depan
KPK: Bupati Muara Enim...
KPK: Bupati Muara Enim Suap ASN BPK demi Pertahankan Opini WTP
Rekomendasi
Waka BGN Sony Sonjaya...
Waka BGN Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator, Kejagung Bakal Periksa Pekan Depan
Kanada vs Bosnia Imbang...
Kanada vs Bosnia Imbang 1-1 di Laga Pembuka Grup B Piala Dunia 2026
Tepis Isu Menguntungkan...
Tepis Isu Menguntungkan Kapolri, Pakar: UU Polri Baru Berpihak pada Kepentingan Publik
Berita Terkini
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan...
AS Sanksi Perusahaan-perusahaan China, Ekspor Minyak Iran Merosot 80%
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Penguatan IHSG dan Rupiah...
Penguatan IHSG dan Rupiah Berlanjut, Pasar Respons Positif Kepastian Posisi Menkeu
Perdana, Danantara Terbitkan...
Perdana, Danantara Terbitkan Obligasi Global Senilai USD1,5 Miliar
Sucofindo Gelar ENSIA...
Sucofindo Gelar ENSIA 2026, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Kajian 13 Proyek Hilirisasi...
Kajian 13 Proyek Hilirisasi Rampung Juli, Nilainya Ditaksir Capai Rp239 Triliun
Infografis
5 Fakta OTT Wamenaker...
5 Fakta OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer, KPK Sita Uang dan Puluhan Kendaraan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved