Siap-siap, BBM Rendah Sulfur Bakal Gantikan Pertalite

JAKARTA - Bakar Bakar Minyak atau BBM rendah sulfur digadang-gadang bakal menjadi pengganti Pertalite dan dapat menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan bagi konsumen. Hal ini juga seiring gencarnya wacana soal pembatasan BBM yang bakal diterapkan awal bulan depan.



Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin menjelaskan, BBM jenis pertalite sendiri nantinya akan digantikan dengan BBM low sulfur yang akan diproduksi baru oleh PT Pertamina (Persero) lewat penambahan teknologi.

"Nanti yang sulfur tinggi per daerah akan dihilangkan. Namun akan ada subsidi yang low sulfur," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenko Marves, Kamis (12/9/2024).



Meski demikian, Kaimudin memastikan untuk harga BBM low sulfur yang akan dijual ke masayrakat nantinya memiliki harga yang sama dengan harga pertalite yang akan dihapus. Sebab pemerintah akan tetap memberikan kompensasi kepada Pertamina akan adanya penambahan biaya untuk memproduksi BBM low sulfur.

"Saya tidak tahu namanya apa (BBM baru low sulfur), tapi bensin yang kotor ini akan kita hilangkan, tapi untuk harganya akan sama. Namanya apa kita masih belum tahu, itu terseah Pertamina nanti. Tapi intinya kita mau menghilangkan BBM low sulfur di Indoensia," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaimudin menjelaskan, BBM low sulfur akan diproduksi oleh PT Pertamina dengan memberikan tambahan suntikan modal kerja. Sehingga penambahan biaya produksi ini tidak berdampak pada peningkatan harga jual di pasar.

"Kita tidak ada naikan harga BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang membayar, artinya ada subsidi," lanjutnya.

Rencananya, jenis BBM yang akan diganti dengan BBM low sulfur adalah Pertamax dan Pertalite karena punya kandungan sulfur yang cukup tinggi. Pertamax memiliki kandungan sulfur yaitu 400 ppm, sedangkan Pertalite punya sulfur 500 ppm.

"Kita akan memberikan payung hukum untuk kita bisa memberikan subsidi dan kompensasi kepada BBM untuk memperbaiki kualitasnya," kata Kaimudin.

"Akan ada payung hukumnya supaya kita bisa minta Pertamina untuk upgrade. Jadi kalau dibilang kapan startnya, begitu aturan dikeluarkan, pemerintah akan diberi penugasan untuk memproduksi BBM dengan kualitas lebih baik," pungkasnya.