Diskusi Bareng BIN, Bank Jatim Dukung Pencegahan Kejahatan Keamanan Data
loading...
Bank Jatim menggelar diskusi panel bersama BIN Jatim untuk mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data, Senin (16/9/2024). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) menggelar diskusi panel bersama Badan Intelijen Negara ( BIN ) Jatim. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan penerapan good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data .
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. "Saat ini, Bank Jatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional," katanya, Senin (16/9/2024).
Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh. "Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data," ujarnya.
Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.
”Nah, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM. "Kemudian keadilan dan kepastian hukum," terangnya.
Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia," jelasnya.
Rudy menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, dan membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.
Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan. ”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,” tegasnya.
Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, sebagai perusahaan perbankan, Bank Jatim wajib menerapkan good governance secara konsisten. Hal ini agar mampu menjaga pertumbuhan bisnis dengan baik di tengah berbagai tantangan yang ada. "Saat ini, Bank Jatim telah memiliki Sertifikasi ISO 27001:2022 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berstandar Internasional," katanya, Senin (16/9/2024).
Dia menambahkan, hadirnya standar internasional keamanan tersebut, dapat membantu Bank Jatim menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang menyeluruh. "Kami berharap, diskusi panel Bank Jatim dengan BIN Jatim ini dapat menambah wawasan dalam hal good governance dan pencegahan tindak kejahatan keamanan data," ujarnya.
Kepala BIN Jatim Brigjen Pol Rudy Tranggono menjelaskan, tantangan perusahaan menuju good governance cukup banyak. Antara lain sumber daya manusia, politisasi, karakter masyarakat, regulasi, birokrasi, dan minim responsivitas.
”Nah, apabila dalam dunia perbankan telah menerapkan good governance tentu manfaatnya sangat banyak. Yaitu meningkatkan reputasi perbankan, stabilisasi finansial perbankan, meningkatkan kinerja dan kontribusi, menjaga keberlanjutan perbankan, serta memaksimalkan nilai perbankan,” paparnya.
Menurut Rudy, perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat memberikan pelayanan optimal. Maka dari itu, dalam mewujudkan good governance, perlu diimbangi dengan upaya transparansi, kepatuhan regulasi, risk management, pengawasan dan pengendalian, pengembangan SDM. "Kemudian keadilan dan kepastian hukum," terangnya.
Terkait kejahatan siber , lanjut Rudy, pada semester I 2024 tercatat ada 2,5 miliar serangan siber yang menyasar Indonesia atau 158 serangan per detik. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sangat drastis, yaitu 619,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Salah satu faktor utama peningkatan ini adalah adanya peristiwa besar seperti Pemilu 2024 yang melibatkan data masyarakat Indonesia," jelasnya.
Rudy menyarankan agar perbankan tidak terkena kejahatan data maka harus memprioritaskan keamanan siber di manajemen. Kemudian kolaborasi antarlembaga, dan membentuk tim gabungan khusus guna melaksanakan respon cepat insiden.
Selanjutnya merekrut tenaga professional keamanan siber, meningkatkan budaya keamanan siber, dan melaksanakan pelatihan serta upgrade IT secara berkelanjutan. ”Kami juga siap melakukan sinergi dengan Bank Jatim demi terciptanya good governance dan terhindar dari cyber crime,” tegasnya.
(poe)
Lihat Juga :
