Luhut Klaim e-Katalog Bisa Hemat Anggaran Ratusan Triliun dan Cegah Korupsi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatat Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga ratusan triliun. Jumlah tersebut dibukukan selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog bisa menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau angka pasti dari anggaran yang ditekan tersebut.



“Sekarang anda tidak tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut saat gelaran Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).

Adapun, jumlah item atau komoditas yang tersedia di e-Katalog naik signifikan. Hingga saat ini angkanya menyentuh 9,4 juta item yang sudah melakukan registrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP).

Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 juta item tersebut. Selain itu, otoritas bakal menyusun kebijakan industri berdasarkan jumlah item yang terdaftar di e-Katalog.

“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 juta itu, sehingga itu akan melahirkan satu industri policy yang nanti akan kita membangun industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan kebutuhan,” paparnya.

“Teman-teman sekalian 9,4 juta itu bukan angka yang kecil, jadi sebenarnya saya sampaikan juga kepada bapak Presiden ‘Pak 9,4 juta ini kita sudah bisa bikin industri policy kita’ jadi item apa saja dari 9,4 juta ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul mereka captive market di dalam e-katalog tadi,” beber dia.

Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau aplikasi belanja online milik pemerintah bisa mencegah tindak pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.

Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang diluncurkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali harga bisa terpantau. Sehingga, pihak tertentu tidak dapat melakukan kecurangan yang merugikan negara.

“Jadi digital live ini orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT (KPK) kampungan, karena dengan digital kita membangun ekosistem orang gak bisa mencuri kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin,” ucap Luhut.

“Sekarang e-Katalog kita itu sudah versi ke-6 karena ada yang coba mengganggu, sekarang dengan sistem versi ini 6 ini anomali harga bisa segera kita lihat, itu sebabnya kalau anda dengar saya beri statement juga pemilihan KPK sekarang ini menurut saya harus independen,” jelas dia.

Sebelumnya pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan e-Katalog versi 6. LKPP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui unit GovTech Procurement meningkatkan performa sistem e-Purchasing pemerintah.



Fokusnya, melayani transformasi digital untuk pengadaan berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah. Dari peningkatan performa, Luhut yakin, KPK ke depan dapat memantau atau melakukan patroli lewat e-Katalog, tanpa harus melakukan operasi tangkap tangan (OTT), sehingga dapat menghemat anggaran.

“Dan di e-Katalog ini yang saya katakan tadi di sambutan saya KPK yang akan datang itu bisa berpatroli di sini (e-Katalog) jadi pencegahan, sehingga dengan begitu akan banyak penghematan yang kita lakukan,” tuturnya.