Indef Tegaskan Kisruh Dualisme Kadin Bisa Hambat Investasi
Selasa, 17 September 2024 - 18:00 WIB
loading...
Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) menyoroti gaduh soal dualisme Kadin. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov sangat menyayangkan kekisruhan yang saat ini tengah terjadi di organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kadin seharusnya menjadi wadah profesional dan netral dari campur tangan politik praktis.
"Artinya, kejadian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dilihat dengan seksama oleh para investor bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun ini masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu khususnya dalam aspek politisasi," terang Abra dalam acara Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission yang digelar di The Relief Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dilarang Masuk Kantor Kadin, Arsjad Rasjid Buka Suara
Padahal, lanjut Abra, seperti diketahui bahwa dunia usaha menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Sehingga apabila dunia usaha mengalami intervensi, tentunya akan mengganggu iklim investasi ke depan.
"Sementara, di sisi lain pemerintah juga punya kepentingan besar untuk mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha karena bukan hanya bisa membantu penerimaan perpajakan kita semakin besar tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, ini jadi anomali lah di tengah upaya pemerintah untuk mendorong investasi," papar Abra.
Abra menambahkan, kisruh yang terjadi saat ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai perencanaan Upah Minimum Regional (UMR) tahun depan karena Kadin merupakan salah satu pihak yang memiliki pernan dalam memformulasikannya dari sisi dunia usaha.
"Nah, kalau sampai ada kekisruhan ini tentu akan merugikan masyarakat khususnya dari kalangan pekerja, bagaimana kepastian mereka untuk bisa memperoleh peningkatan kesejahteraan tahun depan melalui UMR tadi karena jangan sampai kekisruhan ini mengganggu jalannya pembahasan UMR 2025," tegas Abra.
"Artinya, kejadian Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan dilihat dengan seksama oleh para investor bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri bahwa dalam konteks bisnis pun ini masih ada intervensi dari pihak-pihak tertentu khususnya dalam aspek politisasi," terang Abra dalam acara Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission yang digelar di The Relief Sarinah, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Baca Juga: Dilarang Masuk Kantor Kadin, Arsjad Rasjid Buka Suara
Padahal, lanjut Abra, seperti diketahui bahwa dunia usaha menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi. Sehingga apabila dunia usaha mengalami intervensi, tentunya akan mengganggu iklim investasi ke depan.
"Sementara, di sisi lain pemerintah juga punya kepentingan besar untuk mendorong pertumbuhan investasi dari dunia usaha karena bukan hanya bisa membantu penerimaan perpajakan kita semakin besar tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi, ini jadi anomali lah di tengah upaya pemerintah untuk mendorong investasi," papar Abra.
Abra menambahkan, kisruh yang terjadi saat ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai perencanaan Upah Minimum Regional (UMR) tahun depan karena Kadin merupakan salah satu pihak yang memiliki pernan dalam memformulasikannya dari sisi dunia usaha.
"Nah, kalau sampai ada kekisruhan ini tentu akan merugikan masyarakat khususnya dari kalangan pekerja, bagaimana kepastian mereka untuk bisa memperoleh peningkatan kesejahteraan tahun depan melalui UMR tadi karena jangan sampai kekisruhan ini mengganggu jalannya pembahasan UMR 2025," tegas Abra.
Lihat Juga :
