10 Tahun Jabat Presiden, Jokowi Heran Investasi Pembangkit Panas Bumi Masih Lambat
Rabu, 18 September 2024 - 11:56 WIB
loading...
Perizinan untuk membangun konstruksi pembangkit listrik panas bumi mencapai 6 tahun.Foto/Tangkap Layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024, Jakarta pada hari ini Rabu (18/9/2024). Jokowi menilai bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Namun, Ia merasa heran dengan potensinya sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia tapi investasi masih lambat. Padahal banyak banyak investor yang mencari energi hijau.
Baca Juga : Jokowi Optimistis Indonesia Bakal Jadi Pusat Ekosistem dan Industri Halal Dunia
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, saya, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi.
Jokowi pun menjelaskan bahwa biang kerok dari minimnya investasi di sektor panas bumi karena masalah perizinan. Ia menuturkan urusanya perizinan bisa sampai 5-6 tahun.
"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," tambahnya.
Jokowi meyakini jika harus menunggu untuk memulai konstruksi 5-6 tahun, dirinya menyebut para investor bisa menolak untuk berinvestasi.
"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ungkapnya.
Jokowi menekankan Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau.Jokowi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan terobosan yang bisa menjadi titik tengah atau berbagi keuntungan yang seimbang.
Baca Juga : Ini Alasan Utama Keran Ekspor Pasir laut Dibuka Lagi oleh Jokowi
"Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menambahkan langkah besar transisi hijau dapat dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.
"Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua, setahu saya. Tadi sudah tambah lima, saya kira sangat baik," kata Jokowi.
Namun, Ia merasa heran dengan potensinya sebesar 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia tapi investasi masih lambat. Padahal banyak banyak investor yang mencari energi hijau.
Baca Juga : Jokowi Optimistis Indonesia Bakal Jadi Pusat Ekosistem dan Industri Halal Dunia
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, saya, seingat saya sudah pergi ke tiga lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang saya heran saat itu peluangnya besar, artinya banyak investor yang mencari energi hijau, EBT, dan potensinya ada 24.000 megawati. Sudah kita kerjakan, tapi kok tidak berjalan secara cepat?," kata Jokowi.
Jokowi pun menjelaskan bahwa biang kerok dari minimnya investasi di sektor panas bumi karena masalah perizinan. Ia menuturkan urusanya perizinan bisa sampai 5-6 tahun.
"Dan ketahuan tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri ESDM, ternyata untuk memulai konstruksi dari awal sampai konstruksi urusan perizinan bisa sampai 5-6 tahun. Ini yang mestinya paling cepat harus dibenahi terlebih dahulu, agar dari 24.000 megawatt yang baru dikerjakan hanya 11 persen itu bisa segera dikerjakan oleh para investor, sehingga kita memiliki tambahan listrik hijau yang lebih banyak," tambahnya.
Jokowi meyakini jika harus menunggu untuk memulai konstruksi 5-6 tahun, dirinya menyebut para investor bisa menolak untuk berinvestasi.
"Kalau saya, ndak kuat saya, meskipun banyak yang menyampaikan saya sabar, tapi untuk nunggu 6 tahun ndak kuat. Dan Indonesia sebagai pemilik potensi besar geotermal yang diperkirakan mencapai 40 persen dari potensi dunia, sekali lagi memiliki banyak peluang untuk dikembangkan, karena saat ini baru 11 persen yang termanfaatkan dari potensi yang ada," ungkapnya.
Jokowi menekankan Indonesia juga berkomitmen menjadi bagian penting dari langkah-langkah dunia dalam membangun ekonomi hijau, mengembangkan industri hijau, dan melakukan transisi ke energi hijau.Jokowi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan terobosan yang bisa menjadi titik tengah atau berbagi keuntungan yang seimbang.
Baca Juga : Ini Alasan Utama Keran Ekspor Pasir laut Dibuka Lagi oleh Jokowi
"Oleh karena itu, saya berharap forum ini bisa menghasilkan terobosan-terobosan besar yang bisa menjadi titik tengah untuk berbagi resiko, untuk berbagi beban, dan tentu juga untuk berbagi keuntungan dengan proporsi yang seimbang, yang memungkinkan untuk segera diambil keputusan, yang memungkinkan segera dilakukan pengerjaan," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi menambahkan langkah besar transisi hijau dapat dilakukan bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan yang inklusif.
"Karena dalam satu dekade ini mungkin pemilik pembangkit listrik panas bumi, setahu saya Pertamina memiliki, PLN memiliki, kemudian Kementerian Keuangan juga ada, plus ada swasta satu atau dua, setahu saya. Tadi sudah tambah lima, saya kira sangat baik," kata Jokowi.
(fch)
Lihat Juga :
