DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,2%
Kamis, 19 September 2024 - 11:47 WIB
loading...
A
A
A
DPR dan pemerintah juga menyepakati keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun. Kemudian penerimaan perpajakan untuk 2025 dibidik untuk mencapai Rp2.189,3 triliun. Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp301,6 triliun dan penerimaan hibah Rp581,1 triliun.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dengan inflasi 2,5 persen. Selanjutnya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen.
Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.
Baca Juga : Anggaran Subsidi Energi Turun di 2025, Tarif Listrik hingga BBM Naik?
Banggar dan pemerintah juga menyepakati belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun. Keseimbangan primer (Rp63,331 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025 ditetapkan yakni target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dengan inflasi 2,5 persen. Selanjutnya suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen.
Selain itu, juga telah disetujui sasaran indikator 2025. Pertama, tingkat kemiskinan di 7-8 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0, ratio gini 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0, Indeks Modal Manusia 0,56. Berikutnya ada nilai tukar petani 115-120, serta nilai tukar nelayan 105-108.
Baca Juga : Anggaran Subsidi Energi Turun di 2025, Tarif Listrik hingga BBM Naik?
Banggar dan pemerintah juga menyepakati belanja negara ditetapkan Rp3.621,31 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat Rp2.701,44 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp1.094,55 triliun dan belanja non-K/L Rp1.606,78 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp919,87 triliun. Keseimbangan primer (Rp63,331 triliun), defisit Rp 616,18 triliun alias 2,53 persen terhadap PDB.
(fch)
Lihat Juga :
