Beras Mahal Petani Miskin, SPI Desak Kepala Bapanas Diganti
loading...
Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, petani di Indonesia semakin miskin karena harga gabah rendah sekali. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, petani di Indonesia semakin miskin karena harga gabah rendah sekali. Di sisi lain, harga beras di Indonesia menurut World Bank termahal di ASEAN.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyebut, Jokowi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harus bertanggung jawab. Keduanya tak memiliki keberpihakan kepada petani.
"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Henry, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindaklanjutnya. Berkali-kali, SPI mengkritik kebijakan Bapanas tapi ya sami mawon. Sama-sama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
"Saya kira, Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi sebentar lagi kan diganti Pak Prabowo. Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.
Baca Juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Mahal di ASEAN
Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neo-liberalisme untuk memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani. Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.
"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.
Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare. "Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.
Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.
"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), baru-baru ini.
Baca Juga: 3 Penyebab Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN, tapi Penghasilan Petani Paling Kecil
Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. Ditambah sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.
"Nah, saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata eks Direktur Utama Perum Bulog itu.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menyebut, Jokowi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, harus bertanggung jawab. Keduanya tak memiliki keberpihakan kepada petani.
"Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dikemas, dijual dengan mengikuti harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas cukup tinggi. Lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Praktik seperti ini hanya terjadi di era Jokowi," papar Henry, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Masalah ini, menurut Henry pernah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Namun tidak ada tindaklanjutnya. Berkali-kali, SPI mengkritik kebijakan Bapanas tapi ya sami mawon. Sama-sama masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
"Saya kira, Kepala Bapanas memang harus diganti. Dia harus bertanggung jawab. Kalau Pak Jokowi sebentar lagi kan diganti Pak Prabowo. Kami berharap betul kepada beliau, punya perhatian yang serius terhadap sektor pertanian. Lindungilah kami-kami ini," beber dia.
Baca Juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Mahal di ASEAN
Dia berharap, pemerintahan Prabowo memilih figur yang anti neo-liberalisme untuk memimpin Bapanas. Sosok yang benar-benar paham sektor pertanian dan berpihak kepada petani. Tata kelola perberasan nasional sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi. Bukan membuka ruang sebebas-bebasnya kepada kapitalis bermodal besar.
"Satu lagi, Perum Bulog lebih diberdayakan. Kami melihat, Bulog punya keterbatasan keuangan sehingga tidak bisa menyerap gabah petani secara maksimal," kata Henry.
Satu hal lagi, menurut Henry, alih fungsi lahan pertanian di era Jokowi, cukup luas. Dia mencatat lebih dari 1,5 juta hektare. "Ini hanya terjadi saat Jokowi. Misalnya, berapa ribu hektare sawah yang musnah untuk Bendara Kertajati, jalan tol, PIK dan PSN-PSN lainnya. Jangan heran kalau kesenjangan lahan pertanian semakin menjulang," ungkapnya.
Sebelumnya, Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.
"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), baru-baru ini.
Baca Juga: 3 Penyebab Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN, tapi Penghasilan Petani Paling Kecil
Sementara, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Ketum Perpadi), Sutarto Alimoeso mengatakan, mahalnya beras di Indonesia karena panjangnya rantai pasok. Ditambah sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga benih unggulan.
"Nah, saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata eks Direktur Utama Perum Bulog itu.
(nng)
Lihat Juga :
