Vaksin Covid-19 Ada yang Gratis dan Berbayar, Kok Bisa?
Kamis, 27 Agustus 2020 - 23:18 WIB
loading...
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin Covid-19. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan, sudah mempunyai rencana untuk pendistribusian vaksin Covid-19. Ia mengaku sudah punya dua skema pemberian vaksin. Bagi peserta BPJS Kesehatan, kata dia, vaksin akan diberikan secara cuma-cuma.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," kata Erick saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).
(Baca Juga: Bocoran Harga Vaksin Covid-19 Asal China Dibongkar Airlangga )
Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick.
"Vaksin bantuan pemerintah ini pendanaan melalui budget APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pakai data BPJS Kesehatan nanti ada vaksin gratis massal di awal tahun depan. Jadi yang terdaftar di BPJS Kesehatan gratis," kata Erick saat rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis (27/8/2020).
(Baca Juga: Bocoran Harga Vaksin Covid-19 Asal China Dibongkar Airlangga )
Kemudian untuk skema kedua, Erick menuturkan, bagi kelompok masyarakat yang bukan peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan vaksin secara mandiri dengan menggunakan dana pribadi. Usulan ini berangkat dari upaya pemerintah mengurangi kebutuhan APBN yang selama ini defisit anggaran terus melebar.
"Kami juga mengusulkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu, untuk memenuhi kebutuhan APBN kita juga. Tapi dengan tingkat kemampuan bayar berapa, itu nanti mandiri," ujar Erick.
Lihat Juga :
