10 Tahun Era Jokowi: Infrastruktur Masif, Indonesia Bangun Jalan Tol 2.700 Km
Kamis, 10 Oktober 2024 - 08:45 WIB
loading...
Pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun sangat masif khususnya pembangunan jalan tol. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) selama 10 tahun sangat masif khususnya pembangunan jalan tol berdampak pada peningkatan daya saing hingga penurunan biaya logistik. Pertumbuhan ekonomi juga mampu dijaga di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB).
Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.
"Beton tidak bisa dimakan," kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas.
Baca Juga: 20 Oktober Sore Jokowi Pulang ke Solo
Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. "Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi.
"Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.
Hasil pembangunan infrastruktur bisa dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,61% pada 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada 2023.
Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat. Capaian Pembangunan Jalan Tol Presiden Jokowi melaporkan capaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol selama 10 tahun.
Capaian tersebut dinilai Kepala Negara sebagai pondasi dan peradaban baru bagi bangsa. Pasalnya, mampu membangun Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. "Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI 2024, Jumat (16/8/2024). Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.
"Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan Pada 2024 Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.
"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis dilansir laman PUPR Sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia.
Bila dihitung selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 km tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.
Baca Juga: Jokowi Dinner Bareng Prabowo, Istana: Bicarakan Keberlanjutan Program
Saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47km yang sudah dibangun dan dioperasikan. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Lebih lanjut di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 km tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia.
Tol diyakini menjadi salah satu infrastruktur penting pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPJT menyebut jalan tol dapat meningkatkan konektivitas hingga memangkas waktu tempuh. Koneksi antar wilayah yang dihubungkan jalan tol diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tol Era Jokowi Diapresiasi
Pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat, khususnya warga Jakarta. Seperti halnya, Maya, seorang karyawan swasta yang sehari-hari mengendarai mobil untuk menerobos deru kemacetan Jakarta.
Maya mengatakan, pembangunan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading yang diresmikan Jokowi memudahkan akses menuju tempatnya bekerja. “Sebagai pengendara, sangat membantu, dan lebih baik. Banyak jalan yang tadinya enggak kebuka, akses kini makin cepat.” kata Maya saat ditemui iNews Media Group saat Car Free Day (CFD) di Summarecon, Bekasi, Minggu (22/9/2024). Sebelum adanya tol tersebut, perempuan 40 tahun ini mengaku jenuh merasakan kemacetan luar biasa di lingkar luar Jakarta. Sehingga hal ini sempat membuatnya resah karena waktu yang terbuang percuma di jalan raya.
"Kayak mau ke kantor, sebelumnya saya tinggal di Cakung, ini bisa macet 1 jam lewat. Nah dengan adanya tol Cakung, Kelapa Gading, Bekasi, itu bisa jadi short-cut," ujarnya.
Diketahui, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading pada akhir Agustus 2021. Jalan tol sepanjang 9,3 kilometer ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek, bagian dari lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta. Jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading juga adalah satu dari enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer.
Tak hanya tol dalam kota, Maya juga menyebut infrastruktur di Indonesia sangat berkembang pesat selama 10 tahun terakhir. Pemerataan pembangunan dan kemacetan, terangnya, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin berikutnya. "Dari zaman saya dulu, semakin ke sini, malah semakin baik, semakin maju. Meskipun masih macet ya," ujarnya.
Peletakan pondasi menjadi Indonesia Maju digarap setiap lini, dari Sabang sampai Merauke, mulai dari masifnya infrastruktur, transformasi digital, hilirisasi, pembangunan Papua, hingga menyiapkan kota masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Semua ini digarap tanpa mengabaikan dinamika geopolitik di kawasan maupun internasional. Cengkeraman pengaruh Indonesia diinjeksikan agar dunia dibangun dengan kedamaian dan kesetaraan agar negara-negara berkembang bisa mendapatkan tempat dalam percaturan global. Tidak ada pemimpin yang tidak meninggalkan warisan bagi penerusnya. Demikian pula perjalanan sepuluh tahun terakhir ini, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diteruskan, di samping mempertahankan apa yang sudah berjalan. Semua ini semata-mata agar masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kenikmatan menjadi warga negara Indonesia.
"Beton tidak bisa dimakan," kata sebagian orang. Benar, beton tidak bisa dimakan. Tapi beton bisa mendatangkan kemakmuran bagi siapa saja yang mau berusaha. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala pertama yang harus diatasi ketika muncul ketimpangan di berbagai daerah. Dulu, pusat perekonomian hanya ada di kota besar, biaya logistik mahal dan memakan waktu, kriminalitas pun muncul karena kesempatan berusaha sangat terbatas.
Baca Juga: 20 Oktober Sore Jokowi Pulang ke Solo
Untuk bisa memberikan kesempatan yang adil bagi siapapun, infrastruktur harus digarap karena infrastruktur merupakan modal dasar kemajuan Indonesia. "Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi.
"Jadi, pembangunan itu berentetan ke mana-mana, tidak hanya berfungsi untuk satu, tetapi akan berentetan ke mana-mana," kata Presiden Jokowi. Dengan infrastruktur maka konektivitas akan terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat, waktu dan biaya logistik bisa ditekan. Efeknya, bukan hanya daya saing daerah yang meningkat dan berhasil mengundang investor di wilayah, tapi juga meningkatkan aspek sosial dan pembangunan manusia seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Sekjen Asperindo Trian Yuserma.
Hasil pembangunan infrastruktur bisa dilihat dari data waktu tempuh dan kemantapan jalan dari 2015 hingga 2023 berdasarkan data Kementerian PUPR. - Waktu tempuh 2,7 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,36% pada 2015 - Waktu tempuh 2,64 jam per 100 km dan kemantapan jalan 89,38% pada 2016 - Waktu tempuh 2,56 jam per 100 km dan kemantapan jalan 90,35% pada 2017 - Waktu tempuh 2,4 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,9% pada 2018 - Waktu tempuh 2,3 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,61% pada 2019 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,3% pada 2020 - Waktu tempuh 2,22 jam per 100 km dan kemantapan jalan 91,81% pada 2021 - Waktu tempuh 2,2 jam per 100 km dan kemantapan jalan 92,2% pada 2022 - Waktu tempuh 2,16 jam per 100 km dan kemantapan jalan 94,18% pada 2023.
Bahkan ketika masa pandemi Covid-19, proyek pembangunan infrastruktur disulap menjadi program padat karya yang memberdayakan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan. Cara ini efektif menjaga perekonomian lokal dan memberdayakan mereka yang kehilangan pekerjaan.
Ini adalah cerminan nyata dari kepedulian dan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pembangunan tidak hanya berupa struktur fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan bagi rakyat. Capaian Pembangunan Jalan Tol Presiden Jokowi melaporkan capaian pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol selama 10 tahun.
Capaian tersebut dinilai Kepala Negara sebagai pondasi dan peradaban baru bagi bangsa. Pasalnya, mampu membangun Indonesia Sentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar. "Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru," ujar Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI 2024, Jumat (16/8/2024). Menurut Jokowi, dengan pembangunan itu Indonesia berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023.
"Kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Kita mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan infrastruktur menjadi pijakan kuat bagi Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih makmur dan berkelanjutan Pada 2024 Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.
"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis dilansir laman PUPR Sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia.
Bila dihitung selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 km tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.
Baca Juga: Jokowi Dinner Bareng Prabowo, Istana: Bicarakan Keberlanjutan Program
Saat ini jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47km yang sudah dibangun dan dioperasikan. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Lebih lanjut di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 km tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia.
Tol diyakini menjadi salah satu infrastruktur penting pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. BPJT menyebut jalan tol dapat meningkatkan konektivitas hingga memangkas waktu tempuh. Koneksi antar wilayah yang dihubungkan jalan tol diyakini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Tol Era Jokowi Diapresiasi
Pembangunan infrastruktur jalan tol yang masif di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat, khususnya warga Jakarta. Seperti halnya, Maya, seorang karyawan swasta yang sehari-hari mengendarai mobil untuk menerobos deru kemacetan Jakarta.
Maya mengatakan, pembangunan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading yang diresmikan Jokowi memudahkan akses menuju tempatnya bekerja. “Sebagai pengendara, sangat membantu, dan lebih baik. Banyak jalan yang tadinya enggak kebuka, akses kini makin cepat.” kata Maya saat ditemui iNews Media Group saat Car Free Day (CFD) di Summarecon, Bekasi, Minggu (22/9/2024). Sebelum adanya tol tersebut, perempuan 40 tahun ini mengaku jenuh merasakan kemacetan luar biasa di lingkar luar Jakarta. Sehingga hal ini sempat membuatnya resah karena waktu yang terbuang percuma di jalan raya.
"Kayak mau ke kantor, sebelumnya saya tinggal di Cakung, ini bisa macet 1 jam lewat. Nah dengan adanya tol Cakung, Kelapa Gading, Bekasi, itu bisa jadi short-cut," ujarnya.
Diketahui, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Pulo Gebang - Kelapa Gading pada akhir Agustus 2021. Jalan tol sepanjang 9,3 kilometer ini melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek, bagian dari lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta. Jalan tol Pulo Gebang-Kelapa Gading juga adalah satu dari enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta yang direncanakan dibangun sepanjang 69,78 kilometer.
Tak hanya tol dalam kota, Maya juga menyebut infrastruktur di Indonesia sangat berkembang pesat selama 10 tahun terakhir. Pemerataan pembangunan dan kemacetan, terangnya, masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin berikutnya. "Dari zaman saya dulu, semakin ke sini, malah semakin baik, semakin maju. Meskipun masih macet ya," ujarnya.
(nng)
Lihat Juga :
