Rugikan Petani, APTI Tolak Rencana Kebijakan Kemasan Rokok Polos

JAKARTA - Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tengah dipertimbangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) telah menimbulkan polemik luas di kalangan industri dan petani tembakau di seluruh Indonesia.

Di tengah banjir kritik ini, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPD APTI) Jawa Barat, Nana Suryana dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut.

"Konsep tersebut kami tolak mutlak. Pemerintah ingin berjasa dengan menerapkan regulasi ini, namun sayangnya kebijakan tersebut justru merugikan para petani tembakau. Dampak negatifnya akan dirasakan sepanjang tahun jika pemerintah konsisten dengan regulasi ini," ujar dia dikutip, Kamis (10/10/2024).

Salah satu poin utama dari penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan pertanian tembakau nasional. Nana Suryana menjelaskan bahwa penerapan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan para petani tembakau karena harga tembakau akan berfluktuasi dan tidak stabil, tergantung pada permintaan pabrik rokok yang dipengaruhi oleh kebijakan ini.

"Kerugian akan terus berlangsung sepanjang tahun bila pemerintah konsisten dan komitmen terhadap regulasi ini," tambahnya.



Ia juga menyoroti bahwa meskipun pemerintah, khususnya pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpin Menkes Budi Gunadi Sadikin, sering mengemukakan narasi bahwa petani tembakau dan cengkeh bisa beralih menanam tanaman lain, kenyataannya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan.

"Petani tembakau tidak akan begitu saja beralih ke tanaman lain jika hasilnya tidak sebanding dengan tembakau. Mereka tetap akan memilih tanaman yang memberikan penghasilan yang lebih baik," ungkapnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa kesejahteraan petani tembakau selama ini sangat baik. Namun demikian, fakta ini sering diputarbalikkan dan diabaikan dalam narasi anti-tembakau yang dibawa oleh Kemenkes dan LSM kesehatan. "Narasi bahwa petani tembakau tidak sejahtera itu hanyalah alasan klasik. Jika dibandingkan dengan komoditas lain, kesejahteraan petani tembakau di lapangan sebenarnya jauh lebih baik," jelas Suryana.

Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Picu Masalah

Senada, Ketua APTI Rembang, Akhmad Sayuti, juga menyuarakan penolakan terhadap kebijakan kemasan rokok polos. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para petani tembakau, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakpastian di pasar tembakau yang berdampak pada harga tembakau yang diterima petani.

"Peraturan ini akan sangat merugikan petani tembakau. Pabrikan yang biasanya membeli tembakau dengan harga variatif berdasarkan kualitas dan grade tembakau akan kebingungan jika kemasannya polos. Harga bisa turun karena tidak ada identitas grade, sehingga pembelian dari petani bisa jadi seenaknya," jelas Sayuti.

Sayuti juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa peraturan ini bisa memicu peningkatan peredaran produk tembakau ilegal, yang akan semakin merugikan industri tembakau nasional.

"Kami khawatir dengan banyaknya produk rokok yang tidak bermerek, yang kualitas tembakaunya tidak jelas, dan ini akan merusak pasar tembakau yang legal," katanya.

Dalam konteks sosial-ekonomi, Sayuti menekankan bahwa peraturan ini berpotensi menghancurkan sektor pertanian tembakau yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak petani di Rembang dan Jawa Tengah.

"Kalau industri rokok terkena dampak, otomatis pembelian tembakau dari petani juga turun. Hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani tembakau. Di Rembang, banyak petani yang bergantung pada tembakau, terutama saat musim kemarau, di mana tembakau adalah komoditas yang paling menguntungkan," tambahnya.



Ia juga mempertanyakan narasi yang menyatakan bahwa petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera. Menurutnya, hal tersebut salah besar karena di banyak daerah, termasuk Rembang, tembakau dikenal sebagai "emas hijau" karena memberikan penghasilan yang tinggi bagi petani.

"Kami heran kenapa petani tembakau selalu didiskriminasi. Padahal, kontribusi Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk negara sangat besar, bahkan sebagian besar masuk ke sektor kesehatan. Mereka melarang tembakau, tapi menerima hasil cukainya," kritik Sayuti