Inovasi dan Bantuan Pemerintah Menopang UMKM Sukses Berkembang di Masa Pandemi
loading...
Kisah perjuangan UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal dapat menjadi inspiratif, terutama di masa Pandemi Covid-19. Salah satu kisah sukses UMKM yang menginspirasi, Sweet Sundae. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kisah perjuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) yang terus berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal dapat menjadi inspiratif, terutama pasca situasi ekonomi nasional dan dunia sempat mengalami perlambatan di masa Pandemi Covid-19 .
Salah satu kisah sukses UMKM yang menginspirasi, Sweet Sundae, produsen Es Krim dan produk olahan susu sapi asal Sleman, Yogyakarta, yang mampu bertahan bahkan berkembang di masa Pandemi kemarin. Sweet Sundae yang awalnya diawali dari inisiatif sepasang suami istri alumnus ilmu peternakan Universitas Gadjah Mada, kini bahkan berhasil mengekspor produknya ke negara-negara di Timur Tengah.
Owner Sweet Sundae, Andromeda Sindoro menjelaskan, usahanya ini berdiri sejak tahun 2008. Ia mengatakan, bisnis produk olahan susu sapi miliknya bersama Istri diawali dari proyek kampusnya yang tengah membina para peternak sapi perah.
"Awalnya usaha kami ini terinspirasi ketika membantu proyek dosen membina produksi peternak sapi perah. Saya dan Istri saat itu masih menjadi asisten dosen, kita coba tingkatkan kesejahteraan peternak sapi perah melalui produksi susunya yang lebih baik. Salah satunya kita ajarkan juga membuat es krim dari susu hasil perahnya," terang Andro kepada MPI, Jumat (11/10/2024).
Andro mengatakan, para peternak sapi perah tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukan pengolahan susu menjadi produk makanan atau minuman siap saji karena sudah sibuk mengurus ternak. Oleh karena itu, dia bersama Istri pun berinisiatif untuk membeli susu dari para peternak untuk diperjualkan kembali, meski dalam skala sangat kecil.
"Saat itu awal pembelian, masih sebanyak 3-5 liter susu karena kita juga masih mahasiswa. Setelah itu kita olah jadi es krim untuk dijual di kampus. Kok ternyata laku juga ya? Dari situ lah UMKM kami mulai berkembang," katanya.
Sweet Sundae yang berlokasi di Jalan Palagan, Perumahan Lempongsari Blok C 18A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, diakui Andro semakin berkembang dengan meningkatkan pemesanan susu dari peternak hingga 15 liter sampai lebih. Andro mengatakan, ide bisnis UMKM-nya itu pun diajukan untuk mengikuti lomba kewirausahaan di kampusnya sehingga mendapatkan modal pengembangan usaha.
"Jadi usaha kami yang awalnya berdiri di 2008, kita ikutkan lomba-lomba kewirausahaan. Alhamdulillah menang, jadi kita dapat modal sampai di tahun 2011, kita bisa sewa tempat yang sekarang," tutur Andro.
Andro mengatakan Sweet Sundae terus berkembang dari Bussiness to Consumer, menjadi Bussines to Bussiness di 2013. Kesuksesan pembinaan para peternak sapi perah itu pun mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia di provinsi Jawa Tengah.
"Setelah mendapatkan permbinaan dari BI Jateng, pasar kita meluas hampir se-pulau Jawa. Kita juga tetap terus ikutkan model bisnis kita di setiap perlombaan dan menang lomba, tetapi berhenti di tahun 2020," tutur Andro.
Pada tahun 2020, Andro mengatakan Sweet Sundae yang tengah berkembang terpaksa berhadapan dengan Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan bisnis UMKM-nya mengalami anjloknya pasar dan permintaan. Mulai dari pelanggannya di Pasar, Hotel, Restoran, usaha Katering, tidak dapat berjalan.
"Jadi di masa pandemi, kita urun rembug dengan semua karyawan untuk tetap menjaga cash flow perusahaan bertahan. Akhirnya kita sepakati berubah dari jualan es krim, kita fokus ke penjualan susu," ujarnya.
Andro yang saat itu baru memiliki 20 karyawan tetap, menyetujui ide pegawainya lantaran mengingat situasi pandemi yang tengah menjalani isolasi mandiri. Kondisi banyaknya Isoman, PPKM yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah, dipandang membutuhkan nutrisi lebih terutama melalui konsumsi susu sapi segar.
"Kita setuju untuk jadi jualan susu per satu liter, supaya menyasar satu keluarga yang sedang Isoman. Asumsinya satu gelas itu kan 250 mili, itu bisa dibagi menjadi lima gelas untuk satu keluarga," jelas Andro.
Akan tetapi, Andro mengungkapkan dari segi produksi mengalami kendala guna mendistribusikan dagangannya dari rumah ke rumah. Ia mengaku, kondisi pendistribusian susunya, khususnya di tingkat bussiness to consumer, terjerat tingginya biaya ongkos kirim.
"Saat itu akhirnya kami inisiatif menghubungi Dinas Koperasi Provinsi untuk mendiskusikan keringanan biaya ongkir untuk UMKM. Kondisi pandemi ini kan mewajibkan setiap UMKM untuk mengantarkan produknya hingga ke depan rumah. Ternyata ide kami ini direspons tidak hanya subsidi ongkir, tapi menjadi gratis ongkir oleh Pemprov Yogyakarta," ungkap Andro.
Lebih lanjut, Andro mengungkapkan bebasnya biaya ongkir oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, bekerja sama dengan mitra ojek online. Program tersebut pun disebut sebagai SiBakul Jogja, yakni platform market hub bagi UMKM asli DIY guna mempertahankan keberlangsungan UMKM di masa pandemi.
"Program SiBakul Jogja ini masih berlaku sampai sekarang, jadi semua UMKM itu free ongkir sampai Rp50 Ribu atau sejauh 43,5 Kilometer. Program itu pun bekerja sama dengan mitra Ojek Online seperti Gojek dan Grab," jelas dia.
Selain mengubah model bisnisnya menjadi berjualan susu di masa pandemi, Andro mengatakan pihaknya juga mengalami kendala dalam urusan metode transaksi pembayaran. Ia menandaskan, setiap pembelian produknya dilakukan dengan transaksi secara internet banking, namun ternyata tidak semua masyarakat mengehendaki menggunakan layanan perbankan digital tersebut.
"Orang-orang di Desa itu kan tidak semuanya ramah literasi internetnya, terlebih pada internet banking. Tetapi semua orang itu ternyata punya Qris, jadi bisa bayar pakai e-money semisal Gopay atau Ovo dari aplikasi Ojol," papar Andro.
Penggunaan Qris sebagai medium transaksi pembayaran, dipandang positif saat masa pandemi. Andro mengatakan situasi tersebut didukung dengan tingginya kewaspadaan masyarakat ketika hendak bersentuhan kulit dengan orang lain di masa itu.
"Kalau seperti kami, sebenarnya bisa saja dipaketkan setiap pengiriman. Tapi bagaimana dengan UMKM lainnya? Jangan sampai jual peyek hanya Rp2 ribu tapi ongkirnya bisa 3-4 kali lipat harganya," terang Andro.
Kemudian, di masa Pandemi, Andro mengatakan UMKM-nya juga bekerja sama dengan Pemprov DIY untuk suplai susu bagi masyarakat yang hendak mendapatkan vaksin Covid-19. Kerja sama ini diajukan Andro, guna mendukung program vaksin pemerintah ditambah penguatan peternak sapi perah, UMKM dan para Ojol di masa pandemi.
"Alhamdulillah kebutuhan susu di seluruh vaksinasi covid-19 di DIY, itu semuanya dari kami. Jadi ini juga patut disyukuri karena semua susu lokal dari Yogyakarta terserap secara lokal di provinsinya juga," katanya.
Andro mengatakan, di musim pandemi tersebut, ia mengaku justru malah menumbuhkan UMKM-nya untuk semakin berkembang. Dia mengatakan perusahaannya yang awalnya menjual produk olahan susu sapi menjadi es krim, di masa pandemi, Sweet Sundae berhasil menelurkan produk berupa mentega, susu, Yoghurt, Krim, Susu Skim dan lainnya.
"Sweet Sundae ini sejak berdirinya di tahun 2008 sampai 2019 itu hanya es krim dengan gelato. Tetapi di masa pandemi kita berkembang produknya, bahkan sudah dipesan secara ekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab," terang Andro.
Andro mengatakan, Sweet Sundae kini sudah mulai mengekspor ke UAE, Arab Saudi, dan sejumlah negara-negara di Timur Tengah. Upaya ini diperolehnya dengan penguatan promosi via digital dan pameran-pameran Internasional yang dilakoninya pasca pandemi.
"InsyaAllah tahun ini kami akan kirim dua kontainer ke Dubai. Bulan depan rencananya InsyaAllah juga akan kirim Arab Saudi sebanyak lima kontainer," ujarnya.
Sekadar informasi, Sweet Sundae ini sudah diperjualbelikan secara daring melalui aplikasi e-commerce yang resmi tersedia di Indonesia. Guna mengakses katalog produk dan proses produksinya, dapat diakses melalui sosial media.
Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pandemi Covid-19. Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat buat dunia usaha.
Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat Covid-19 dengan cepat.
Khusus bagi dunia usaha, ada beberapa perlindungan yang disiapkan pemerintah kala itu. Salah satu skema bantuan yang diberikan kepada dunia usaha yaitu BLT usaha mikro kecil.
Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena komposisi UMKM cukup besar dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar agar bisa bertahan pada masa pandemi.
Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 yakni Rp695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM.
Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan(IJP)sebesar Rp5triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun.
Ditambah serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun.
Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan adalah pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan/atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun rupiah pada bank umum mitra selama 6 bulan.
Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Disebutkan bahwa PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, loss limit, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi lima kriteria
Pemerintah mengucurkan bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8/2020).
Pada hari peluncurannya, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya bantuan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September 2020.
Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp22 triliun. Saat peluncuran, pemerintah sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Selain itu para pelaku usaha mikro kecil juga didorong aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat.
Selain berusaha tetap menjaga ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga dengan pemberian bantuan sosial, pemerintah juga bergerak dalam memperingan beban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Sebagai salah satu fondasi terpenting dalam menumpang perekonomian dalam negeri, tentu eksistensi UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga imunitas perekonomian di era Pandemi Covid-19 ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dunia usaha di Indonesia pada saat ini didominasi oleh Usaha Mikro kecil (UMK), dan jumlahnya mencapai 26 juta usaha atau 98,68% dari total usaha non pertanian di Indonesia. Usaha ini mampu menyerap 59 juta jiwa atau sekitar 75,33% dari total tenaga kerja non pertanian.
Bahkan ketika krisis melanda Indonesia di tahun 1998, Usaha Mikro kecil terbukti tetap berdiri kokoh dan mempunyai imunitas ekonomi yang kuat di saat usaha-usaha lain yang lebih besar tumbang. Usaha yang lebih dekat dengan masyarakat dan minimnya interaksi dengan mata uang asing menyebabkan jenis usaha ini cukup kebal terhadap pelemahan rupiah saat itu.
Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan sosial guna menjaga kekuatan utama ekonomi Indonesia, dengan menunda cicilan pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR) bagi 11,9 juta pelaku UMKM. Di dalamnya juga termasuk KUR yang menyasar 22.000 tenaga kerja Indonesia (TKI).
Selain itu, keringanan tersebut juga diberikan kepada 11,4 juta debitur pembiayaan ultra mikro (UMi). Berdasarkan situs Kementerian Bidang Perekonomian, total outstanding KUR yang telah disalurkan per Januari 2020 senilai Rp14,85 triliun.
Total debitur secara akumulasi sejak Agustus 2015 hingga Januari 2020 sebanyak 19 juta debitur. Pemerintah juga mencatat 44 lembaga keuangan sebagai penyalur kredit yang memiliki subsidi bunga dari pemerintah tersebut. Lebih dari 80% di antaranya adalah bank, baik milik pemerintah, swasta, maupun daerah.
Gelombang kedua kasus Covid-19 terjadi di Indonesia pada Juni-Juli 2021 akibat varian Delta. Pada tahun ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster Dukungan UMKM adalah sebesar Rp95,87 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.
“Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan,” kata Airlangga.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19.
Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.
Di sisi lain, realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sementara, BT-PKLW yang mulai berjalan di bulan September 2021 kepada 1 juta PKL dan warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui POLRI dan TNI.
“Guna mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 2021,” ujar Airlangga.
Berbagai kemudahan kebijakan KUR, seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang meningkat signifikan.
Realisasi hingga 20 September 2021 telah mencapai 64,48% atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta debitur. “Per 13 September 2021, KUR telah dimanfaatkan dengan akumulasi Rp322 triliun yang diberikan kepada 29,5 juta debitur,” kata Airlangga.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.
Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk pemulihan ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai otoritas, mengajak masyarakat untuk tetap waspada dengan menerapkan 5M dan 3T, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi.
Apresiasi Pengusaha
Apa yang dilakukan pemerintah sepanjang Pandemi, sedikit banyak membantu menopang para pelaku UMKM untuk tetap bertahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Industri Kecil Menengah (IKM) Ronald Walla menerangkan, geliat para pelaku UMKM dalam berwirausaha tidak terlepas dari dukungan pemerintah.
Seperti diketahui, berbagai inisiatif telah digulirkan demi mendukung pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berjuang di tengah pandemi Covid-19.
"Selama dua tahun (pandemi) kita sangat di-support sekali oleh pemerintah, bermental wirausaha sehingga laporan keuangan pelaku UMKM juga lebih rapi, terutama didukung juga dengan fintech (teknologi keuangan)," urainya.
Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020.
Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.
Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja.
Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.
Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta.
Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.
Beberapa UMKM melalui bank BUMN terbantu di tengah hantaman Pandemi pada tahun 2020. Adalah Yovy Trijayanti, pelaku UMKM yang bergerak di bidang bakery dan telah menjadi nasabah BRI sejak tahun 1996, juga ikut menikmati pinjaman modal kerja/Kredit Modal Kerja (KMK) BRI.
Dia mengungkapkan bahwa selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah, bisnisnya ikut terdampak.
“Awalnya saya sempat bingung dengan kondisi yang semakin sulit, namun kemudian BRI memberikan bantuan berupa pinjaman modal kerja. Ini sangat membantu kelangsungan bisnis saya ke depan," ujarnya.
Pinjaman tersebut lantas digunakan untuk kebutuhan toko, pembelian bahan baku pembuatan roti dan cake. "Saya juga pakai pinjamannya untuk pelatihan bagi pekerja saya untuk meningkatkan kemampuan mereka di bisnis ini,” ungkapnya.
Salah satu kisah sukses UMKM yang menginspirasi, Sweet Sundae, produsen Es Krim dan produk olahan susu sapi asal Sleman, Yogyakarta, yang mampu bertahan bahkan berkembang di masa Pandemi kemarin. Sweet Sundae yang awalnya diawali dari inisiatif sepasang suami istri alumnus ilmu peternakan Universitas Gadjah Mada, kini bahkan berhasil mengekspor produknya ke negara-negara di Timur Tengah.
Owner Sweet Sundae, Andromeda Sindoro menjelaskan, usahanya ini berdiri sejak tahun 2008. Ia mengatakan, bisnis produk olahan susu sapi miliknya bersama Istri diawali dari proyek kampusnya yang tengah membina para peternak sapi perah.
"Awalnya usaha kami ini terinspirasi ketika membantu proyek dosen membina produksi peternak sapi perah. Saya dan Istri saat itu masih menjadi asisten dosen, kita coba tingkatkan kesejahteraan peternak sapi perah melalui produksi susunya yang lebih baik. Salah satunya kita ajarkan juga membuat es krim dari susu hasil perahnya," terang Andro kepada MPI, Jumat (11/10/2024).
Andro mengatakan, para peternak sapi perah tersebut tidak memiliki waktu untuk melakukan pengolahan susu menjadi produk makanan atau minuman siap saji karena sudah sibuk mengurus ternak. Oleh karena itu, dia bersama Istri pun berinisiatif untuk membeli susu dari para peternak untuk diperjualkan kembali, meski dalam skala sangat kecil.
"Saat itu awal pembelian, masih sebanyak 3-5 liter susu karena kita juga masih mahasiswa. Setelah itu kita olah jadi es krim untuk dijual di kampus. Kok ternyata laku juga ya? Dari situ lah UMKM kami mulai berkembang," katanya.
Sweet Sundae yang berlokasi di Jalan Palagan, Perumahan Lempongsari Blok C 18A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, diakui Andro semakin berkembang dengan meningkatkan pemesanan susu dari peternak hingga 15 liter sampai lebih. Andro mengatakan, ide bisnis UMKM-nya itu pun diajukan untuk mengikuti lomba kewirausahaan di kampusnya sehingga mendapatkan modal pengembangan usaha.
"Jadi usaha kami yang awalnya berdiri di 2008, kita ikutkan lomba-lomba kewirausahaan. Alhamdulillah menang, jadi kita dapat modal sampai di tahun 2011, kita bisa sewa tempat yang sekarang," tutur Andro.
Andro mengatakan Sweet Sundae terus berkembang dari Bussiness to Consumer, menjadi Bussines to Bussiness di 2013. Kesuksesan pembinaan para peternak sapi perah itu pun mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia di provinsi Jawa Tengah.
"Setelah mendapatkan permbinaan dari BI Jateng, pasar kita meluas hampir se-pulau Jawa. Kita juga tetap terus ikutkan model bisnis kita di setiap perlombaan dan menang lomba, tetapi berhenti di tahun 2020," tutur Andro.
Pada tahun 2020, Andro mengatakan Sweet Sundae yang tengah berkembang terpaksa berhadapan dengan Pandemi Covid-19, yang mengakibatkan bisnis UMKM-nya mengalami anjloknya pasar dan permintaan. Mulai dari pelanggannya di Pasar, Hotel, Restoran, usaha Katering, tidak dapat berjalan.
"Jadi di masa pandemi, kita urun rembug dengan semua karyawan untuk tetap menjaga cash flow perusahaan bertahan. Akhirnya kita sepakati berubah dari jualan es krim, kita fokus ke penjualan susu," ujarnya.
Andro yang saat itu baru memiliki 20 karyawan tetap, menyetujui ide pegawainya lantaran mengingat situasi pandemi yang tengah menjalani isolasi mandiri. Kondisi banyaknya Isoman, PPKM yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk berdiam diri di rumah, dipandang membutuhkan nutrisi lebih terutama melalui konsumsi susu sapi segar.
"Kita setuju untuk jadi jualan susu per satu liter, supaya menyasar satu keluarga yang sedang Isoman. Asumsinya satu gelas itu kan 250 mili, itu bisa dibagi menjadi lima gelas untuk satu keluarga," jelas Andro.
Akan tetapi, Andro mengungkapkan dari segi produksi mengalami kendala guna mendistribusikan dagangannya dari rumah ke rumah. Ia mengaku, kondisi pendistribusian susunya, khususnya di tingkat bussiness to consumer, terjerat tingginya biaya ongkos kirim.
"Saat itu akhirnya kami inisiatif menghubungi Dinas Koperasi Provinsi untuk mendiskusikan keringanan biaya ongkir untuk UMKM. Kondisi pandemi ini kan mewajibkan setiap UMKM untuk mengantarkan produknya hingga ke depan rumah. Ternyata ide kami ini direspons tidak hanya subsidi ongkir, tapi menjadi gratis ongkir oleh Pemprov Yogyakarta," ungkap Andro.
Lebih lanjut, Andro mengungkapkan bebasnya biaya ongkir oleh Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, bekerja sama dengan mitra ojek online. Program tersebut pun disebut sebagai SiBakul Jogja, yakni platform market hub bagi UMKM asli DIY guna mempertahankan keberlangsungan UMKM di masa pandemi.
"Program SiBakul Jogja ini masih berlaku sampai sekarang, jadi semua UMKM itu free ongkir sampai Rp50 Ribu atau sejauh 43,5 Kilometer. Program itu pun bekerja sama dengan mitra Ojek Online seperti Gojek dan Grab," jelas dia.
Selain mengubah model bisnisnya menjadi berjualan susu di masa pandemi, Andro mengatakan pihaknya juga mengalami kendala dalam urusan metode transaksi pembayaran. Ia menandaskan, setiap pembelian produknya dilakukan dengan transaksi secara internet banking, namun ternyata tidak semua masyarakat mengehendaki menggunakan layanan perbankan digital tersebut.
"Orang-orang di Desa itu kan tidak semuanya ramah literasi internetnya, terlebih pada internet banking. Tetapi semua orang itu ternyata punya Qris, jadi bisa bayar pakai e-money semisal Gopay atau Ovo dari aplikasi Ojol," papar Andro.
Penggunaan Qris sebagai medium transaksi pembayaran, dipandang positif saat masa pandemi. Andro mengatakan situasi tersebut didukung dengan tingginya kewaspadaan masyarakat ketika hendak bersentuhan kulit dengan orang lain di masa itu.
"Kalau seperti kami, sebenarnya bisa saja dipaketkan setiap pengiriman. Tapi bagaimana dengan UMKM lainnya? Jangan sampai jual peyek hanya Rp2 ribu tapi ongkirnya bisa 3-4 kali lipat harganya," terang Andro.
Kemudian, di masa Pandemi, Andro mengatakan UMKM-nya juga bekerja sama dengan Pemprov DIY untuk suplai susu bagi masyarakat yang hendak mendapatkan vaksin Covid-19. Kerja sama ini diajukan Andro, guna mendukung program vaksin pemerintah ditambah penguatan peternak sapi perah, UMKM dan para Ojol di masa pandemi.
"Alhamdulillah kebutuhan susu di seluruh vaksinasi covid-19 di DIY, itu semuanya dari kami. Jadi ini juga patut disyukuri karena semua susu lokal dari Yogyakarta terserap secara lokal di provinsinya juga," katanya.
Andro mengatakan, di musim pandemi tersebut, ia mengaku justru malah menumbuhkan UMKM-nya untuk semakin berkembang. Dia mengatakan perusahaannya yang awalnya menjual produk olahan susu sapi menjadi es krim, di masa pandemi, Sweet Sundae berhasil menelurkan produk berupa mentega, susu, Yoghurt, Krim, Susu Skim dan lainnya.
"Sweet Sundae ini sejak berdirinya di tahun 2008 sampai 2019 itu hanya es krim dengan gelato. Tetapi di masa pandemi kita berkembang produknya, bahkan sudah dipesan secara ekspor ke Dubai, Uni Emirat Arab," terang Andro.
Andro mengatakan, Sweet Sundae kini sudah mulai mengekspor ke UAE, Arab Saudi, dan sejumlah negara-negara di Timur Tengah. Upaya ini diperolehnya dengan penguatan promosi via digital dan pameran-pameran Internasional yang dilakoninya pasca pandemi.
"InsyaAllah tahun ini kami akan kirim dua kontainer ke Dubai. Bulan depan rencananya InsyaAllah juga akan kirim Arab Saudi sebanyak lima kontainer," ujarnya.
Sekadar informasi, Sweet Sundae ini sudah diperjualbelikan secara daring melalui aplikasi e-commerce yang resmi tersedia di Indonesia. Guna mengakses katalog produk dan proses produksinya, dapat diakses melalui sosial media.
Usaha Pemerintah Menjaga Geliat Bisnis di Era Pandemi
Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola pandemi Covid-19. Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat buat dunia usaha.
Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat Covid-19 dengan cepat.
Menopang UMKM di 2020
Khusus bagi dunia usaha, ada beberapa perlindungan yang disiapkan pemerintah kala itu. Salah satu skema bantuan yang diberikan kepada dunia usaha yaitu BLT usaha mikro kecil.
Pemerintah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) karena komposisi UMKM cukup besar dalam perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan usaha besar agar bisa bertahan pada masa pandemi.
Dari total biaya yang dialokasikan pemerintah untuk penanganan Covid-19 pada tahun 2020 yakni Rp695,2 triliun, sebesar Rp123,46 triliun (atau 17,75%) dialokasikan khusus untuk mendukung UMKM.
Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk enam kegiatan, yakni subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi sebesar Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan(IJP)sebesar Rp5triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp2,4 triliun.
Ditambah serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun.
Perkuat UMKM lewat Kredit Modal Kerja
Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan adalah pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan/atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp30 triliun rupiah pada bank umum mitra selama 6 bulan.
Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah.
Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Disebutkan bahwa PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, loss limit, dan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi lima kriteria
Bantuan Langsung
Pemerintah mengucurkan bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Skemanya, yakni kucuran bantuan modal usaha Rp2,4 juta yang ditransfer lewat rekening. Program ini resmi diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (24/8/2020).
Pada hari peluncurannya, bantuan ini sudah disalurkan kepada satu juta usaha mikro kecil. Selanjutnya bantuan terus dibagikan secara bertahap sampai mencapai 12 juta usaha mikro kecil pada September 2020.
Anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp22 triliun. Saat peluncuran, pemerintah sudah mengantongi data para pelaku usaha mikro kecil yang layak mendapat bantuan ini. Selain itu para pelaku usaha mikro kecil juga didorong aktif mendaftarkan diri ke dinas koperasi terdekat.
Selain berusaha tetap menjaga ketahanan pangan dan konsumsi rumah tangga dengan pemberian bantuan sosial, pemerintah juga bergerak dalam memperingan beban Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Sebagai salah satu fondasi terpenting dalam menumpang perekonomian dalam negeri, tentu eksistensi UMKM menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga imunitas perekonomian di era Pandemi Covid-19 ini.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dunia usaha di Indonesia pada saat ini didominasi oleh Usaha Mikro kecil (UMK), dan jumlahnya mencapai 26 juta usaha atau 98,68% dari total usaha non pertanian di Indonesia. Usaha ini mampu menyerap 59 juta jiwa atau sekitar 75,33% dari total tenaga kerja non pertanian.
Bahkan ketika krisis melanda Indonesia di tahun 1998, Usaha Mikro kecil terbukti tetap berdiri kokoh dan mempunyai imunitas ekonomi yang kuat di saat usaha-usaha lain yang lebih besar tumbang. Usaha yang lebih dekat dengan masyarakat dan minimnya interaksi dengan mata uang asing menyebabkan jenis usaha ini cukup kebal terhadap pelemahan rupiah saat itu.
Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan sosial guna menjaga kekuatan utama ekonomi Indonesia, dengan menunda cicilan pokok dan bunga kredit usaha rakyat (KUR) bagi 11,9 juta pelaku UMKM. Di dalamnya juga termasuk KUR yang menyasar 22.000 tenaga kerja Indonesia (TKI).
Selain itu, keringanan tersebut juga diberikan kepada 11,4 juta debitur pembiayaan ultra mikro (UMi). Berdasarkan situs Kementerian Bidang Perekonomian, total outstanding KUR yang telah disalurkan per Januari 2020 senilai Rp14,85 triliun.
Total debitur secara akumulasi sejak Agustus 2015 hingga Januari 2020 sebanyak 19 juta debitur. Pemerintah juga mencatat 44 lembaga keuangan sebagai penyalur kredit yang memiliki subsidi bunga dari pemerintah tersebut. Lebih dari 80% di antaranya adalah bank, baik milik pemerintah, swasta, maupun daerah.
Perkuat UMKM di 2021
Gelombang kedua kasus Covid-19 terjadi di Indonesia pada Juni-Juli 2021 akibat varian Delta. Pada tahun ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung UMKM agar mampu bertahan, berkembang, dan bertumbuh di tengah tantangan pandemi dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan, alokasi anggaran yang disediakan untuk klaster Dukungan UMKM adalah sebesar Rp95,87 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai program lainnya untuk mendukung UMKM, seperti subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, penjaminan kredit modal kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung (BT-PKLW), dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah.
“Berbagai program tersebut ditujukan untuk meringankan dampak pandemi terhadap UMKM melalui program bantuan dari sisi permodalan,” kata Airlangga.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut Laporan Pengaduan ke KemenkopUKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% UMKM mengalami kendala sulitnya permodalan selama pandemi Covid-19.
Data tersebut menunjukkan bahwa bantuan permodalan bagi UMKM menjadi hal yang penting. Maka dari itu, pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM dari sisi permodalan melalui program restrukturisasi kredit. Per 31 Juli 2021, tercatat terdapat lebih dari 3,59 juta UMKM telah memanfaatkan program ini dengan nilai sebesar Rp285,17 triliun.
Di sisi lain, realisasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) telah disalurkan kepada 12,8 juta usaha mikro dengan masing-masing nilai bantuan sebesar Rp1,2 juta. Sementara, BT-PKLW yang mulai berjalan di bulan September 2021 kepada 1 juta PKL dan warung masing-masing sebesar Rp1,2 juta yang disalurkan secara tunai melalui POLRI dan TNI.
“Guna mempercepat pemulihan UMKM, Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun di 2021,” ujar Airlangga.
Berbagai kemudahan kebijakan KUR, seperti penundaan pembayaran angsuran pokok KUR, perpanjangan jangka waktu dan penambahan limit plafon KUR, serta relaksasi persyaratan administrasi, telah mendorong realisasi penyaluran KUR pada tahun 2021 yang meningkat signifikan.
Realisasi hingga 20 September 2021 telah mencapai 64,48% atau senilai Rp183,78 triliun yang telah dinikmati oleh 4,9 juta debitur. “Per 13 September 2021, KUR telah dimanfaatkan dengan akumulasi Rp322 triliun yang diberikan kepada 29,5 juta debitur,” kata Airlangga.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia.
Berbagai upaya dan program yang telah diinisiasi oleh pemerintah perlu diperkuat dan didukung oleh berbagai pihak, termasuk sektor swasta agar dapat semakin memberikan manfaat yang optimal bagi UMKM. Berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk pemulihan ekonomi melalui kolaborasi dengan berbagai otoritas, mengajak masyarakat untuk tetap waspada dengan menerapkan 5M dan 3T, serta mendorong masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi.
Apresiasi Pengusaha
Apa yang dilakukan pemerintah sepanjang Pandemi, sedikit banyak membantu menopang para pelaku UMKM untuk tetap bertahan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Industri Kecil Menengah (IKM) Ronald Walla menerangkan, geliat para pelaku UMKM dalam berwirausaha tidak terlepas dari dukungan pemerintah.
Seperti diketahui, berbagai inisiatif telah digulirkan demi mendukung pelaku UMKM agar tetap bertahan dan berjuang di tengah pandemi Covid-19.
"Selama dua tahun (pandemi) kita sangat di-support sekali oleh pemerintah, bermental wirausaha sehingga laporan keuangan pelaku UMKM juga lebih rapi, terutama didukung juga dengan fintech (teknologi keuangan)," urainya.
Pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020.
Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.
Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja.
Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal.
Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on board ke platform digital melalui Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), dimana hingga akhir 2020 sudah terdapat 11,7 juta UMKM on boarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang, jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta.
Di samping itu, Pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) di 2020.
Beberapa UMKM melalui bank BUMN terbantu di tengah hantaman Pandemi pada tahun 2020. Adalah Yovy Trijayanti, pelaku UMKM yang bergerak di bidang bakery dan telah menjadi nasabah BRI sejak tahun 1996, juga ikut menikmati pinjaman modal kerja/Kredit Modal Kerja (KMK) BRI.
Dia mengungkapkan bahwa selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh pemerintah, bisnisnya ikut terdampak.
“Awalnya saya sempat bingung dengan kondisi yang semakin sulit, namun kemudian BRI memberikan bantuan berupa pinjaman modal kerja. Ini sangat membantu kelangsungan bisnis saya ke depan," ujarnya.
Pinjaman tersebut lantas digunakan untuk kebutuhan toko, pembelian bahan baku pembuatan roti dan cake. "Saya juga pakai pinjamannya untuk pelatihan bagi pekerja saya untuk meningkatkan kemampuan mereka di bisnis ini,” ungkapnya.
(akr)
Explore More