Optimalisasi Gas Bumi Jadi Kunci Efisiensi Energi Pemerintahan Baru
Kamis, 17 Oktober 2024 - 12:35 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi kebutuhan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan keluar kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi program pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 juta BPH, sedangkan produksi sendiri hanya 600 ribu BPH. Padahal kebutuhan BBM kita 1,6 juta BPH,” tegasnya.
Dalam konteks era transisi menuju Net Zero Emission, Iwa menjelaskan, gas bumi juga berperan strategis dan optimalisasi energi fosil paling bersih ini menjadi jalan terbaik. ”Jika negara yang tidak punya energi fosil pasti lebih banyak bicara energi baru terbarukan. Sedangkan Indonesia yang kaya akan gas maka perlu dimanfaatkan secara optimal, jadi perlu adanya keseimbangan. Memang kita tidak meninggalkan rencana menuju energi baru terbarukan, tapi kita punya resources yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Terpisah, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendukung upaya pemerintah untuk lebih memasyarakatkan gas bumi. ”Sebab itu menjadi solusi penggunaan LPG tabung hijau yang masih impor. Kita tahu, Indonesia mengalami defisit migas, apalagi pemerintah mensubsidi dalam jumlah yang cukup besar,” ucapnya, kepada wartawan.
Achmad mengatakan peran BUMN seperti Pertamina grup dan swasta harus lebih dioptimalkan berkaitan keinginan positif ini terlebih holding migas memiliki jaringan infrastruktur transimisi gas bumi terbesar di Indonesia. ”Sementara ini Pertamina melalui PGN dan grupnya lebih banyak memasok gas ke industri, sudah saatnya memiliki rencana bisnis sampai ke daerah-daerah. Bukan hanya komplek perumahan lama tapi juga masyarakat pada umumnya,” harapnya.
Maka pihaknya menyarankan supaya terjadi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait hal ini. ”Pemerintah pusat perlu meyakinkan Pemda untuk menjamin terlaksananya pembangunan pipanisasi gas ke rumah tangga,” imbuhnya.
Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 juta BPH, sedangkan produksi sendiri hanya 600 ribu BPH. Padahal kebutuhan BBM kita 1,6 juta BPH,” tegasnya.
Dalam konteks era transisi menuju Net Zero Emission, Iwa menjelaskan, gas bumi juga berperan strategis dan optimalisasi energi fosil paling bersih ini menjadi jalan terbaik. ”Jika negara yang tidak punya energi fosil pasti lebih banyak bicara energi baru terbarukan. Sedangkan Indonesia yang kaya akan gas maka perlu dimanfaatkan secara optimal, jadi perlu adanya keseimbangan. Memang kita tidak meninggalkan rencana menuju energi baru terbarukan, tapi kita punya resources yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Terpisah, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mendukung upaya pemerintah untuk lebih memasyarakatkan gas bumi. ”Sebab itu menjadi solusi penggunaan LPG tabung hijau yang masih impor. Kita tahu, Indonesia mengalami defisit migas, apalagi pemerintah mensubsidi dalam jumlah yang cukup besar,” ucapnya, kepada wartawan.
Achmad mengatakan peran BUMN seperti Pertamina grup dan swasta harus lebih dioptimalkan berkaitan keinginan positif ini terlebih holding migas memiliki jaringan infrastruktur transimisi gas bumi terbesar di Indonesia. ”Sementara ini Pertamina melalui PGN dan grupnya lebih banyak memasok gas ke industri, sudah saatnya memiliki rencana bisnis sampai ke daerah-daerah. Bukan hanya komplek perumahan lama tapi juga masyarakat pada umumnya,” harapnya.
Maka pihaknya menyarankan supaya terjadi kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait hal ini. ”Pemerintah pusat perlu meyakinkan Pemda untuk menjamin terlaksananya pembangunan pipanisasi gas ke rumah tangga,” imbuhnya.
Lihat Juga :
